VIVAnews - Baru saja dideklarasikan hari ini, The Australian Sex Party (Partai Seks Australia) langsung dikecam sebagian masyarakat. Bahkan suatu kelompok aktivis umat Kristen sudah mengeluarkan kecaman beberapa saat sebelum Partai Seks dideklarasikan.
Australian Christian Lobby, demikian nama kelompok tersebut, mengganggap Partai Seks Australia mendukung eksploitasi dan menurunkan martabat perempuan melalui pornografi dan prostitusi. Seperti dikutip AAP, kelompok tersebut juga mengimbau para partai politik lain untuk menempatkan Partai Seks di urutan terakhir pada kartu how-to-vote. Ini untuk mencegah mereka mendapatkan kursi di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pemilihan umum.
“Pauline Hanson saja ditaruh di pilihan terakhir dalam kartu how-to-vote akibat cara pandangnya yang salah tentang rasisme,” kata Jim Wallace, ketua Australian Christian Lobby, Kamis 20 November 2008. Hanson adalah politisi Australia berpandangan rasis yang mendirikan Partai Satu Bangsa (One Nation Partai) pada 1997. Partai populis tersebut mempunyai platform anti-imigrasi.
Hanson kehilangan jabatan di Parlemen sebelum pemilihan umum 1998. Politisi perempuan berusia 54 tahun tersebut, pada 2007, mengeluarkan buku autobiografi dengan judul Pauline Hanson: Untamed & Unashamed. Dalam buku tersebut Hanson menuduh sejumlah politisi di parlemen, memiliki kewarganegaraan ganda. Namun itu tidak menghalangi Hanson untuk mendapatkan lagi posisi di parlemen.
“Partai Seks Australia harus diperlakukan dengan cara yang sama [dengan Hanson] karena cara pandang partai tersebut terhadap perempuan,” tambah Wallace.
Platform Partai Seks antara lain menentang upaya sensor di internet oleh pemerintah, mendukung pernikahan sejenis, dan memperjuangkan adanya pendidikan seks dalam kurikulum nasional di tingkat sekolah menengah. Menurut situs berita World News Australia, Kamis 20 November 2008, Partai Seks juga berjanji akan menurunkan harga Viagra dan obat-obatan penyembuh disfungsi seksual.
Joe Biden Sahkan Undang-undang yang Membuat Tiktok Terancam Diblokir
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden resmi menandatangani undang-undang pemblokiran TikTok, jika ByteDance tidak bisa memenuhi syarat yang diwajibkan oleh AS.
