- VIVA.co.id/Bobby Andalan
VIVA – Rencana pembangunan bandara di Bali utara, tepatnya di Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng terkendala penetapan lokasi, atau penlok oleh Kementerian Perhubungan yang belum kunjung dikeluarkan.
Presiden Direktur PT Bandara Internasional Bali Utara (PT BIBU), I Made Mangku menjelaskan, satu-satunya kendala pembangunan bandara yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara itu adalah belum keluarnya penetapan lokasi.
"Penentuan lokasi itu belum juga ke luar. Saya tidak tahu kendalanya di mana," kata Made di Denpasar, Senin 25 Februari 2018.
Sejak awal, ia melanjutkan, PT BIBU telah merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bandara internasional di Buleleng. Namun, pembangunan tersebut belum bisa dimulai hingga saat ini.
"Saat ini, kami hanya menunggu penetapan lokasi saja. Kalau itu keluar, segera groundbreaking dan proses pembangunan dimulai," ujarnya.
Ia meminta kepada Kementerian Perhubungan, agar segera menindaklanjuti hal ini. Karena, bandara ini sangatlah penting untuk memecah keruwetan yang terjadi di Bandara Ngurah Rai.
Apalagi, lanjut dia, rencana pembangunan ini sudah terkatung-katung selama empat tahun. Hal tersebutlah juga yang menjadi investor.
Sementara itu, Chairman PT BIBU, Iwan Erwanto menjelaskan, hingga kini sudah ada 16 investor yang tergabung dalam konsorsium yang siap mendanai proyek pembangunan dengan alokasi dana keseluruhan Rp50 triliun.
"Ada dari Kanada, Amerika, Middle East dan dari Timur Tengah, yang tergabung dalam konsorsium bernama KCNI (Kinessis Capital And Investment). Ada lima program dari dana sebanyak itu. Untuk pembangunan bandaranya sendiri Rp27 triliun. Dananya sudah siap dan kita standby," paparnya.
Hanya saja, oleh karena lambatnya penetapan lokasi beberapa investor mulai berpikir untuk menarik diri. "Ada dua investor yang mulai berpikir menarik diri. Tetapi, kami coba untuk meyakinkan, utamanya soal sikap Presiden yang mendukung program pembangunan bandara ini," ujarnya.
Kedua investor itu membandingkan dengan proses pembangunan di Malaysia. Di mana, mereka ikut terlibat di dalamnya.
"Ya, mereka membandingkannya dengan Malaysia. Di sana empat bulan sudah bisa jalan. Sementara, kita di sini sudah empat tahun masih belum bisa berjalan. Tetapi, saya jelaskan kepada mereka bahwa Indonesia bangsa besar, tidak seperti Malaysia. Jadi, banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum penetapan lokasi dikeluarkan. Mereka mengerti," papar dia. (asp)
