- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Pemerintah memperoleh berbagai macam kritikan dari berbagai pihak mengenai utang luar negeri yang terus naik saat ini. Pada akhir Januari 2018 lalu tercatat utang luar negeri mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen dibanding tahun sebelumnya, atau meningkat dari US$324,3 miliar menjadi US$357,5 miliar.
Menanggapi berbagai macam kritikan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap kritikan tersebut berlebihan. Sebab, seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat dan elit politik seperti terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan.
"Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun," kata Sri dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 23 Maret 2018.
Ani, sapaan akrab Sri, menjelaskan, masalah utang harus dipahami dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.
"Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional," ujar Ani.
Dia mencontohkan, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur dianggap kurang memahami dua hal. Yakni peran belanja modal untuk dana transfer ke daerah, serta peran institusi dan perencanaan dalam infrastruktur yang masuk dalam kategori belanja barang.
"Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita," jelasnya.
Ilustrasi utang luar negeri
Selain itu, kata dia, bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan Pemerintah. Dibuktikan dengan pengelolaan APBN dan penyesuaian yang memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan (shock) dan mesin ekonomi menjadi melambat.
"Pilihan-pilihan kebijakan ini dievaluasi secara cermat oleh pemerintah, karena ekonomi Indonesia harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang. Mengingat tujuan-tujuan yang hendak dicapai sangat beragam," ujar Ani.
Karena itu, lanjut dia, jika hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan, jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.
"Lebih buruk, kita dapat mengerdilkan pemikiran dan menakut-nakuti masyarakat untuk tujuan negatif bagi bangsa kita sendiri. Itu bukan niat terpuji tentunya," tegasnya. (ase)
