PUPR Bantah Integrasi Tarif Tol JORR Upaya Cari Untung

Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto (tengah) di konfrensi pers.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim

VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah bahwa penerapan integrasi sistem transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road atau JORR adalah cara peningkatan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara terselubung.

Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo Resmi Naik Hari Ini, Simak Rincian Harganya

Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto, mengakui ada masyarakat yang berpendapat demikian. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

"Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kamuflase meningkatkan pendapatan. Sama sekali tidak," kata Arie dalam konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis 21 Juni 2018.

Ini Rincian Tarif Jalan Tol Trans Sumatera pada Mudik Lebaran 2023

Dia menjelaskan dengan sistem integrasi ini, setidaknya ada 61 persen pengguna jalan tol yang akan mendapatkan tarif yang lebih murah. Di sisi lain diakui ada sekitar 38 persen dengan jarak pendek akan membayar tarif yang lebih mahal, sedangkan satu persennya membayar dengan tarif sama.

"Sebenarnya kalau digabungkan ini pendapatan BUJT tidak naik. Tapi layanannya yang naik," ujarnya.

Resmi Naik, Segini Tarif Baru Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Untuk pengguna jalan tol yang dikenakan tarif lebih mahal, sambung dia, disarankan menggunakan jalan arteri. "Jalan tol ini kan alternatif. Jadi untuk jarak dekat bisa menggunakan jalan arteri," katanya.

Arie menambahkan, dengan adanya tarif jarak jauh yang lebih murah, maka pengguna truk akan membayar tarif yang jauh lebih murah. Integrasi tarif ini, lanjut dia, sama dengan kebijakan integrasi tol Jagorawi dan Semarang yang menurutnya cukup berhasil.

"Ini sangat ditunggu pengguna layanan logistik," ujarnya.

Dia melanjutkan, kebijakan ini akan diterapkan secepatnya setelah masyarakat dapat memahami aturan ini dengan baik.

"Secepatnya, karena angkutan logistik sudah menunggu dan yang ditangkap di lapangan bahwa kebijakan ini belum dimengerti secara cukup profesional," tutupnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya