VIVAnews - Departemen Pertahanan bakal mengkaji tiga opsi skema pembiayaan industri pertahanan nasional. Hal tersebut untuk mendukung upaya pemerintah merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri.
"Upaya revitalisasi industri pertahanan harus memiliki satu komitmen, kontinue, dan konsisten," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2009.
Menurut Purnomo, workshop nasional telah menelurkan rumusan kebijakan pembangun revitalisasi industri pertahanan diantaranya komitmen pengadanaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk jangka waktu lima tahun. Hal ini berbeda dengan biasanya dimana komitmen biasanya dilakukan per tahun.
Rumusan lain adalah skema pembiayaan industri pertahanan yang selama ini sangat sulit untuk memperoleh pinjaman. Rumusan tersebut terbagi atas tiga skema yaitu pendanaan pinjaman dari dalam negeri harus didukung dengan keluarnya petunjuk teknis Menteri Keuangan terhadap keputusan presiden Nomor 54 tahun 2008.
Kedua, kemungkinan penerbitan obligasi oleh industri pertahanan. Selama ini industri pertahanan biasanya memperoleh pinjaman melalui kredit ekspor. Terakhir, skema pendanaan melalui mekanisme korporat harus memperoleh jaminan dari pemerintah.
Selain masalah pendanaan, Dephan juga menyadari bahwa pasar Alutsista di tanah air masih sangat terbatas. Pasar penjualan alat masih sebatas TNI dan Kepolisian. Untuk itu, pihaknya menganggap perlunya penunjukan khusus dalam hal pengadaan Alutsista.
"Semua rumusan tersebut akan kami ajukan dalam bentuk legal, agar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bisa lebih nyaman," katanya.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
