VIVAnews - Kesepakatan (MoU) penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia diperkirakan akan menekan angka tingkat kekerasan yang kerap dilayangkan majikan kepada TKI. Pemerintah menargetkan, penurunan angka kekerasan bisa mencapai 100 persen melalui MoU yang akan ditandatangani pada akhir Januari 2010.
"Kalau kami menargetkan akan turun 100 persen (angka kekerasan). Tapi siapa yang berani menjamin, karena tindakan kekerasan bersifat individual," kata Plt. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans I Gusti Made Arta di kantor Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2010.
Menurutnya, tidak ada lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas untuk mengendalikan siapa yang ditemui TKI setiap harinya. Karena, Malaysia berbeda dengan negara penempatan lainnya yang memiliki hukum perburuhan.
Negara penempatan yang mengadopsi hukum perburuhan akan menempatkan pekerja rumah tangga (house maid) sebagai pekerja dengan hak dasar yang sama, seperti yang dilakukan Taiwan dan Hong Kong, sehingga pengawas tenaga kerja bisa masuk ke rumah tangga.
Tabel TKI Bermasalah di penampungan KBRI/KJRI (Nov 2009)*
| Negara | Jumlah Kekerasan |
| Arab Saudi | 170 orang |
| Yordania | 404 orang |
| Kuwait | 280 orang |
| Taiwan | 37 orang |
| Qatar | 35 orang |
| Malaysia | 276 orang |
| Singapura | 113 orang |
| Hong Kong | 6 orang |
| Total | 1.365 orang |
Sumber: Depnakertrans.
Meski Malaysia tidak mengadopsi hukum perburuhan, namun Arta menjanjikan, melalui MoU, pemerintah Malaysia akan memaksimalkan kesepakatan tersebut untuk menekan angka kekerasan.
"Malaysia sudah sepakat untuk membentuk task force atau tim khusus untuk memantau secara periodik ke setiap majikan yang mempekerjakan TKI. Dan itu sudah dilakukan Malaysia, diawali dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Malaysia ke Kedubes RI di Kuala Lumpur untuk melihat berapa jumlah dan jenis masalah yang tertampung di KBRI," kata dia.
Berdasarkan data Depnakertrans yang diperoleh dari Duta Besar RI di Malaysia, sepanjang tahun 2008, KBRI Kuala Lumpur menerima pengaduan sebanyak 854 kasus.
Sementara itu, hingga Oktober 2009, KBRI Kuala Lumpur telah menerima sebanyak 1.008 kasus, mencakup gaji tidak dibayar, penyiksaan, kondisi kerja tidak sesuai, trafficking dan ilegal/terlantar.
Setiap hari, Malaysia membutuhkan tidak kurang 1.800 TKI yang akan dipekerjakan di pabrik-pabrik elektronik dan sejenisnya.
hadi.suprapto@vivanews.com
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
