VIVAnews - Penyerapan pembiayaan di sektor ketenagalistrikan swasta yang diberikan perbankan nasional pada tahun ini masih sangat rendah, hanya 0,73 persen dari komitmen Rp 9,8 triliun.
Peneliti Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia Agusman mengatakan, data ini berdasarkan pantauan dari enam perbankan domestik.
"Sebagai pembanding, kredit yang diserap ketenagalistrikan pada 2007 mencapai Rp 3,8 triliun dengan komitmen lebih rendah, yaitu Rp 2,2 triliun," ujar dia saat diskusi interaktif "Mencari Solusi Pendanaan Proyek Pembangkit Listrik di Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 27 November 2008.
Menurut dia, rendahnya penyerapan ini disebabkan belum adanya penjaminan pemerintah yang dapat menjadikan listrik swasta atau independent power plant (IPP). Seharusnya pemerintah bisa menjamin utang atas pembangkit swasta, karena PLN merupakan pembeli tunggal atas listrik yang dihasilkan.
Kebutuhan penjaminan dari pemerintah diharapkan bisa menaikkan jumlah pinjaman pembangkit swasta, sehingga perbankan yang membiayai tidak melanggar ketentuan batas maksimum pemberian kredit. Selama ini pemerintah hanya menjamin pinjaman yang dilakukan PLN saja.
Pada kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menuturkan, pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian jaminan kepada proyek pembangkit swasta. "Sudah ada arah ke sana," tutur dia.
Saat ini pemerintah sedang menunggu keputusan terbaik dari pihak swasta untuk mengatasi kendala pendanaan pembangkit.
Kemnaker Imbau Hari Ini Menjadi Hari Terakhir Layanan Posko THR
Hari ini menjadi hari terakhir layanan Posko THR 2024. Setelah Posko ditutup, Kemnaker bersama dinas-dinas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti aduan-aduan THR yang masuk
