VIVAnews - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengaku perizinan tanah menjadi masalah utama dalam program 100 hari. Dengan demikian, permasalahan tanah dianggap menjadi sumbatan pokok dalam program 100 hari.
Hal ini dikatakan Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 20 Januari 2010. "Paling pokok, sumbatan kita ada di soal tanah. Pengadaan tanah itu betul-betul merupakan sumbatan," kata dia.
Lebih spesifik Kuntoro mengatakan, permasalahan tanah yang paling utama adalah tanah kas desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007 pasal 15, disebutkan penggantian tanah kas desa harus diganti dengan tanah lain yang masih berada di desa atau kelurahan.
"Kalau Anda bangun jalan tol menabrak tanah yang statusnya tanah kas desa, maka tanah kas desa itu harus diganti dengan tanah lain. Tetapi harus di satu kelurahan. Nah kan repot urusannya," ujar Kuntoro.
Selain itu, program 100 hari juga mengalami sumbatan akibat perbedaan aturan antara yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. "Padahal pembangunan ini hampir semuanya di daerah," tutur Kuntoro.
Namun Menurut Kuntoro hal ini tidak sulit, hingga harus cepat diselesaikan. "Ini adalah suatu hal yang sangat mendasar dan perlu segera untuk diselesaikan," ucapnya.
hadi.suprapto@vivanews.com
Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, AHY: Saatnya Rekonsiliasi
AHY meminta semua pihak agar legowo dengan keputusan MK.
