VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) berjanji akan memenuhi seluruh permintaan penyambungan listrik bagi Rumah Sederhana Sehat (RSH) atau rumah bersubsidi pada tahun ini.
"Semua permintaan penyambungan RSH akan dilayani tahun ini," ujar Direktur Utama PLN Dahlan Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR Jakarta, Senin, 25 Januari 2010.
Menurut dia, selain itu pihaknya juga akan menghapuskan biaya-biaya yang selama ini dianggap memberatkan pengembang seperti biaya notaris, Sertifikasi Layak Operasi (SLO), Biaya Appraisal, dan Jamintek. "Selama bertahun-tahun itu yang dikeluhkan pada PLN, maka itu kami hapuskan," kata dia.
Pertengahan tahun lalu, Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) mengadukan sulitnya pengadaan listrik untuk RSH.
Hal itu dikemukakan Ketua Umum APERSI Fuad Zakaria, setelah rapat tertutup di Komisi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPR di Jakarta, Senin, 8 Juni 2009. Ada empat hal utama yang dipertanyakan pengusaha properti mengenai ketersediaan listrik untuk RSH.
Fuad menuturkan, PLN sebagai pelaksana harus menjelaskan kepada pengusaha daerah mana saja yang kekurangan daya. "Agar pengusaha juga memiliki kepastian berusaha," katanya kepada wartawan setelah rapat tertutup dengan pemangku kebijakan.
Pengusaha RSH meminta agar PLN transparan mengenai berapa daya yang diusahakan. Saat ini, kata Fuad, tidak jelas skim apa yang digunakan dalam pemasangan listrik. Selain itu, pengusaha properti menyoroti pernyataan PLN yang menderita kerugian pada 2004.
Fuad mengatakan, PLN sebaiknya menjelaskan kondisi keuangan saat ini. "Kalau memang sudah sehat, kenapa tidak kembali ke biaya pemasangan (BP) standar," katanya.
Selama Januari hingga Juni 2009, jumlah RSH yang dibangun mencapai 20 ribu unit dengan total RSH di seluruh Indonesia 87 ribu unit rumah.
Dia menambahkan, ada beberapa perumahan sederhana sehat yang sudah bertahun-tahun berdiri tetapi belum mendapat listrik. "Ada yang sampai dua tahun belum dialiri sepenuhnya. Kami yang ujung tombak selalu didesak konsumen," kata Fuad.
Fuad mengakui, pihaknya juga meminta agar biaya tambahan seperti biaya pengecekan dan konsultan disatukan saja. Dia menyontohkan, selama ini perumahan diperiksa dua instansi yaitu Konsultan Instalasi Listrik (Konsuil) dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). "Kerjanya kan sama, kita ingin satu saja agar biaya murah," katanya.
Dari sekitar 87ribu unit RSH di seluruh Indonesia, hanya sekitar separuhnya yang teraliri listrik, sedangkan sisanya tidak mendapat daya kendati telah bertahun-tahun terbangun.
Data Kemenpera menunjukkan, dari jumlah 134 ribu unit RSH yang sudah berdiri 2009, masih kekurangan listrik sekitar 35 juta Watt. Sebagian besar di antaranya di wilayah di luar pulau Jawa, Bali, dan Madura.
antique.putra@vivanews.com
Usai Ditangkap Polisi, TikToker Galih Loss Minta Maaf, Janji Tak Buat Konten Serupa
Galih Loss berjanji bakal membuat konten lain yang lebih bermanfaat ke depannya.
