Menkeu: Semoga DPR Tak Semata Pikir Politik

VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan apakah mungkin setelah dirinya dipersalahkan dalam kasus Bank Century, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan semakin sulit bekerja dengan dirinya. Seandainya itu yang terjadi, bagaimana selanjutnya nasib negeri ini?

Sri Mulyani mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan seperti itu tampak lucu, karena menurut persepsi dia sangat tidak mungkin dewan akan mengesampingkan kepentingan rakyat hanya karena persoalan politik.

"APBN Perubahan itu mengandung banyak hal yang belum tertampung dalam APBN 2010 yang telah disepakati, sehingga kalau sampai mereka (DPR) menolak (membahas) maka banyak hal yang tidak bisa diselenggarakan di negeri ini," ujar Sri Mulyani dalam acara 'Foreign Press Gathering' di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 9 Maret 2010.

Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN yang ada sekarang (dijalankan pada tahun 2010) ini adalah anggaran yang sifatnya itu atas asumsi yang perkembangannya terjadi pada saat belum disepakati (sebelum Oktober 2009). Artinya banyak perubahan data yang terjadi sesuai perkembangan ekonomi global tidak bisa diubah dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

"APBN Perubahan itu mencakup data-data seperti program prioritas di pemerintahan yang baru ini," kata dia. Selain menampung program prioritas pemerintahan baru ada juga sebagian subsidi yang diusulkan dalam APBN perubahan karena perubahan dan faktor alam.

"Misalnya gempa di Padang, Sumatera Barat, Jambi itu ada subsidi dan dana rehabilitasi yang masuk. Kalau sampai tidak dibahas (APBN P), maka pemerintah tetap jalan tapi menggunakan APBN yang telah disepakati," kata dia. Artinya banyak hal yang akan tidak ditangani dalam perubahan itu.

Sri Mulyani berharap DPR bisa lebih menempatkan kepentingan masyarakat dibandingkan politik partainya sendiri. Karena sesungguhnya bahwa semua tahu tidak ada seorangpun yang berniat untuk memperburuk perekonomian nasional. "Semua tahu, APBN perlu perubahan (APBN Perubahan) untuk antisipasi semua hal yang dimungkinkan," kata dia.

Sebagai contoh, kata dia, tadi pagi Sri Mulyani pergi ke Riau. Bertemu dengan pemerintahan di sana banyak hal yang dikeluhkan, misalnya infrastruktur, pemelian lahan oleh pemerintah dan sebagainya. "Jadi kalau mereka tidak mau mendiskusikan soal anggaran, tetap pelaksanaan bisa saja tapi dengan APBN," kata Sri Mulyani.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024