VIVAnews - Pengusaha menanti langkah tegas pemerintah dalam menangani krisis gas yang melanda industri nasional.
Opsi impor gas dinilai percuma karena kebutuhan untuk industri tinggal sebulan lagi, sedangkan waktu untuk mengimpor butuh waktu berbulan-bulan.
"Kalau mau impor, terlalu mepet. Karena sampai April itu kan berarti hanya sisa satu bulan. Mestinya (kalau mau impor) kan tiga atau enam bulan sebelumnya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Thomas Darmawan di sela rapat umum anggota GAPMMI di Jakarta, Kamis 11 Maret 2010.
Bahkan, dia menilai, akan sangat keterlaluan jika Indonesia mengimpor gas mengingat negara ini merupakan produsen gas nomor enam di dunia.
Kalangan pengusaha menyesalkan pasokan gas lebih diprioritaskan untuk ekspor ketimbang untuk industri dalam negeri.
Thomas meminta ekspor gas bisa dibatasi dengan aturan domestic market obligation (DMO) atau pajak ekspor. Dengan demikian, pemerintah bisa menekan kontraktor pengeboran gas lebih mementingkan kepentingan nasional.
Kalaupun terjadi pemotongan gas, menurut dia, industri harus mencari jalan keluar untuk bertahan. Salah satunya, mengganti sumber energi dengan bahan bakar minyak (BBM) atau batu bara.
"Tapi kalau mau ganti bahan bakar kan perlu perubahan sedikit, terutama pada mesin-mesin tertentu yang menggunakan gas," ujarnya.
Belum tuntas masalah gas, industri harus tertimpa persoalan baru dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). "Sudah jatuh tertimpa tangga," katanya.
Seharusnya, dia menambahkan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa memaksimalkan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sudah ada sehingga tidak terjadi kenaikan tarif.
Bagi industri, komponen energi mencapai 3-5 persen dari total biaya produksi.
arinto.wibowo@vivanews.com
Fadli Zon Sebut Perang Iran-Israel Berpotensi Meluas dan Picu Perang Dunia III
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan deeskalasi atau menahan diri dapat mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah saat ini.
