VIVAnews - Reformasi birokrasi Pemerintah dinilai belum berhasil. Kondisi ini tercermin dengan belum optimalnya pelayanan publik.
Survei sederhana yang dilakukan oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) disebutkan masih banyak pelayanan masyarakat umum yang prosesnya berbelit, cukup lambat, serta waktu dan biaya tak pasti.
Menurut Konsutan Ahli MCC, Judhi Kristantini, hal-hal seperti inilah yang menjadikan pegawai negeri sipil (PNS) terkenal dengan gambaran kerja yang serba lamban.
Kenapa? "Karena dalam masa perekrutan tidak mempertimbangkan apa yang bisa diberikan oleh pegawai," ujar Judhi kepada VIVAnews seusai menjadi pembicara di Internasional Seminar Effective and Efficient Bureaucracy Reform In Indonesia, Kamis, 4 Desember 2008.
"Menjadi PNS, pertimbangannya adalah karena itu pekerjaan aman."
Kesan aman, menurut dia, karena setiap PNS dipastikan mendapat jaminan hari tua. Selama bekerja, mereka tidak perlu takut dipecat. Meski tak disiplin dan produktivitas kurang, mereka juga jarang mendapatkan sanksi. Pemecatan hanya terjadi pada kasus tertentu.
"Ini berbeda dengan swasta," ujarnya. Misalnya, saat krisis, mereka dengan mudah bisa mengurangi jumlah karyawan.
Dia menjelaskan belum adanya perbaikan birokrasi karena akar administrasi negara sangat dipengaruhi birokrasi. Selain itu prosesnya masih sentralistrik dan sistem anggaran bergerak kurang sesuai dengan yang dilapangan.
Dikatakan banyak pendekatan birokratis yang aturannya sangat prosedural dan masih mengadopsi zaman Belanda. Model-model administrasi seperti ini membuat pelayanan masyarakat tidak memuaskan.
Seharusnya dalam reformasi birokrasi, pelayanan umum diberikan yang terbaik. Supaya berhasil maka harus ada pemahaman tugas dan tanggung jawab. "Kemudian ada kompensasi. Ini harus ada komitmen dan konsistensi yang dibawa oleh pimpinan tertinggi diinstitusi itu," ujarnya.
Saat ini Judhi melihat, baru sebatas departemen tertentu yang melakukan reformasi birokrasi seperti Departemen Keuangan dan Mahkamah Agung. Selebihnya, masih banyak Kementrian/Lembaga dinilai belum komprehensif.
Padahal pemerintah seharusnya sudah belajar dari sejarah. Sejak 1970 dikatakan sudah banyak ahli yang mensoroti masalah reformasi birokrasi.
Pendeta Ini Ajak Jemaatnya Untuk Masuk ke Masjid dan Ungkap Hal Tak Terduga Ini
Tidak hanya itu saja, sang pendeta juga sempat membandingkan adab seorang muslim ketika memasuki masjid dengan orang kristen ketika mendatangi gereja.
