VIVAnews - Setelah kasus Gayus Tambunan, Kementerian Keuangan ke depannya akan semakin intens meminta bantuan kerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak ingin kecolongan lagi dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan pada pegawainya.
"Kami akan garis bawahi bahwa itu akan dibentuk untuk memonitor berapa jumlah, indikasi, tanpa perlu sebut nama, kemudian berapa yang ditindaklanjuti dan berapa transaksi yang free and clear," katanya.
Tak hanya pada aparat Kementerian, kata Sri Mulyani, hal yang sama juga akan dilakukan kepada wajib pajak dan hakim pajak.
"Karena Gayus tidak mungkin tanpa kolaborasi, jada kami minta pelaporan dan treatment yang sama," katanya.
Penasaran dengan kasus Gayus yang tidak terdeteksi oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah meminta Irjennya membuka laporan PPATK yang pernah masuk ke Kementerian. Sri Mulyani meminta agar jangan sampai kasus-kasus serupa terulang kembali hanya karena kesalahan internal.
Pasalnya, kata dia, Kementerian Keuangan telah bekerjasama dengan PPATK terkait adanya informasi-informasi seperti yang ditemukan pada rekening Gayus. Laporan dari PPATK itu masuk ke Inspektorat Jenderal yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Hekinus Manao.
"Mungkin PPATK pernah menyampaikan yang mungkin belum atau sedang ditelaah, saya tadi minta ke Irjen untuk melihat laporan yang telah masuk," katanya.
Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.
