- pgn.co.id
VIVAnews - PT Pertamina (Persero) menyatakan para pembeli gas dari Lapangan Donggi-Senoro memberikan batas waktu hingga Juni kepada pemerintah untuk memutuskan siapa pembelinya. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah produksi gas Donggi Senoro akan diekspor atau untuk mencukupi kebutuhan domestik.
“Mereka memberikan batas waktu hingga bulan depan,” ujar Direktur Hulu Pertamina Bagus Setiardja di Jakarta, 3 Mei 2010.
Konsorsium PT Donggi-Senoro LNG telah menyepakati Head of Agreement jual beli gas dengan Chubu Electric Power Co Inc dan Kansai Electric Power Co Inc masing-masing sebesar 1 juta metrik ton per tahun selama 15 tahun. Selain itu, dua konsumen lain, yaitu Kyushu sebesar 0,3 juta ton per tahun dan Korea Gas sebesar 0,7 juta ton per tahun dengan masa kontrak sama, 15 tahun.
Untuk proyek ini, Pertamina selaku pengembang mengajukan empat skenario, di antaranya pasokan gas untuk PT Donggi Senoro LNG dan industri petrokimia.
Bila opsi itu yang dipilih, dengan asumsi volume gas sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), yang berasal dari Blok Senoro 250 MMSCFD dan Matindok 85 MMSCFD, masuk ke kilang DS LNG dan 70 MMSCFD, sisanya untuk industri petrokimia.
Skenario kedua adalah gas sebesar 335 MMSCFD masuk ke kilang DS LNG dan tidak ada alokasi untuk industri petrokimia, dengan skenario kedua ini negara mendapat penerimaan US$ 5,7 miliar
Sedangkan skenario ketiga, gas sebesar 335 MMSCFD untuk industri petrokimia dan tidak ada yang dialokasikan ke kilang DS LNG dengan potensi penerimaan negara US$ 2,5 miliar.
Namun, skenario ketiga ini memiliki kelemahan karena kemampuan penyerapan domestik saat ini hanya 70 MMSCFD, sehingga sebagian besar gas tidak bisa diproduksikan.
Sementara itu, skenario keempat, sebanyak 265 MMSCFD yang berasal dari Blok Senoro 180 MMSCFD dan Matindok 85 MMSCFD masuk ke kilang DS LNG sebesar 195 MMSCFD, sisanya untuk industri petrokimia. Opsi ini memiliki potensi penerimaan negara US$5 miliar.
Namun, skenario ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan kemunduran jadwal proyek, sebab harus mengubah disain awal. Selain itu, tidak ekonomis membangun kilang LNG dengan suplai hanya 265 MMSCFD. Paling tidak kilang membutuhkan 335 MMSCFD. "Opsi ini tidak menarik investor," katanya.
Skenario ketiga dan keempat membutuhkan investor industri petrokimia yang mempunyai kemampun keuangan dan mampu mencari sumber pendanaan yang cukup sulit sekarang ini. (hs)
Pasca Putusan MK, Pengamat Nilai Relasi Ini yang Bisa Membuat PDIP Gabung ke Prabowo
Salah satu keputusan politik yang ditunggu publik pasca putusan MK adalah sikap politik PDIP. Apakah akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, atau ikut bergabung
