- holcim.es
VIVAnews - Pemerintah akan melakukan evaluasi perjanjian kegiatan pertambangan batu kapur PT Holcim Indonesia Tbk di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Evaluasi ini dilakukan karena ada masalah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemerintah sudah membentuk tim evaluasi untuk menganalisa pelaksanaan penjanjian kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan Holcim," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar di Jakarta, Senin 10 Mei 2010.
Patrialis mengatakan, tim ini nantinya terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM selaku pemilik lahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, BPK, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Lingkungan dan Hidup.
Menurut Patrialis, hasil kerja tim ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Holcim.
Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal itu di antaranya, belum adanya jaminan reklamasi yang harus dilakukan Holcim dalam perjanjian tersebut. Lalu, pemerintah juga melihat penghitungan ganti rugi dalam proses pertambangan perlu dievaluasi.
Surat perjanjian bernomor E.PL.03.06.6290034/Dir/XI/2001 itu ditandatangani oleh Departemen Kehakiman dan HAM dengan PT Semen Cibinong Tbk pada 27 November 2001. Izin berlaku selama 30 tahun, sejak 27 November 2001 hingga 26 November 2031. Sedangkan wilayah penambangan yang akan dikerjakan seluas 1.000 hektar.
Daerah yang dikerjakan pada 2001 seluas 100 hektar. Kemudian, 100 hektar berikutnya dapat diperluas kapan pun dengan ketentuan Holcim mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan HAM hingga mencapai 1.000 hektar. (hs)
Jangan Asal Pilih Lensa Kontak, Bisa Sebabkan 5 Masalah Serius Ini
Pakai lensa kontak dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna seperti lebih ringan dan jarak pandang lebih luas. Namun pemilihan lensa kontak yang salah bisa iritasi
