- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa perbankan di Kawasan Timur Indonesia kurang mendorong pembangunan. Hal itu terjadi karena perbankan di kawasan itu lebih suka menyedot dana masyarakat dibandingkan menyalurkan kredit.
Kasubdit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, mengatakan, masalah lambatnya tingkat penyaluran kredit bisa dilihat di wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Sulawesi.
"Di Kalimantan dan daerah timur lain, perbankan lebih banyak menarik dana masyarakat," kata Sumedi di gedung Bappenas, Jakarta, Senin 19 Juli 2010.
Namun, Bappenas tidak sepenuhnya menyalahkan perbankan karena tidak terjadi sinkronisasi antara perbankan, pemerintah, dan swasta. Ia mencontohkan bagaimana selain kredit yang rendah, penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga rendah.
"Ini semua karena instrumen untuk mempercepat pembangun di wilayah timur kurang," kata dia.
Hambatan yang dimaksud seperti pemerintah daerah kurang fokus dalam pembenahan infrastruktur, kelembagaan, perizinan, dan sebagainya. Akibatnya banyak pengusaha yang belum memiliki akses bisnis yang luas terhadap bank (bankable).
Padahal, kalau ditilik dari potensi, sumber daya di wilayah timur sangat besar. Sumedi mencontohkan potensi kehutanan dan perikanan yang produktivitasnya sangat tinggi.
"Sayangnya banyak petani tradisional, makanya di sini harus ada rekayasa teknologi dan ini butuh keaktifan semua pihak untuk mendukungnya," kata dia.
Menurut Sumedi, permasalahan utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah timur adalah karena adanya kesalahan kebijakan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembangunan berdasarkan potensi daerah masing-masing.
Kesenjangan antarwilayah ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008 menyebut dominasi wilayah Indonesia Bagian Barat dan Jawa. Berikut data-datanya:
- Wilayah Sumatera
Share PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 21,55 persen.
Pertumbuhan ekonomi 4,65 persen.
Pendapatan per kapita Rp9,8 juta
Penduduk miskin 7,3 juta (14,4 persen)
- Kalimantan
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 8,83 persen
Pertumbuhan ekonomi 5,26 persen
Pendapatan per kapita Rp13,99 juta
Penduduk miskin 1,21 juta (9 persen)
- Jawa
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 62 persen
Pertumbuhan ekonomi 5,89 persen
Pendapatan per kapita Rp11,27 juta
Penduduk miskin 20,19 juta (12,5 persen)
- Sulawesi
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 4,6 persen
Pertumbuhan ekonomi 7,72 persen
Pendapatan per kapita Rp4,98 juta
Penduduk miskin 2,61 juta (17,6 persen)
- Papua
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 1,28 persen
Pertumbuhan ekonomi 0,6 persen
Pendapatan per kapita Rp8,96 juta
Penduduk miskin 0,98 juta (36,1 persen)
- Nusa Tenggara
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 1,42 persen
Pertumbuhan ekonomi 3,5 persen
Pendapatan per kapita Rp3,18 juta
Penduduk miskin 2,17 juta (24,8 persen)
- Maluku
Share PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 0,32 persen
Pertumbuhan ekonomi 4,94 persen
Pendapatan per kapita Rp2,81 juta
Penduduk miskin 0,49 juta (20,5 persen)
(art)
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
