- daylife.com
VIVAnews - Pemerintah memberikan tiga syarat untuk kementerian/lembaga (KL) yang berhak memperoleh remunerasi yang berujung pada peningkatan pendapatan atau take home pay bagi pegawai negeri sipil. Tiga syarat itu berujung pada peningkatan kinerja PNS.
"Perlu dicermati bahwa pemberian remunerasi ini penting untuk menyukseskan reformasi birokrasi sendiri dan harus dilaksanakan setelah persyaratan lainnya dapat dilakukannya," ujar Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution dalam Konferensi Pers Rakernas Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 27 Juli 2010.
Mulia menjelaskan penilaian pemenuhan persyaratan penerima remunerasi K/L akan dilakukan untuk anggaran remunerasi tahun 2010 dan 2011 pada 11 Kementerian dan Lembaga.
Menurut Mulia, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar K/L dapat memperoleh anggaran remunerasi. Pertama, K/L harus benar-benar melakukan penataan kembali organisasi lembaganya. Dua syarat lainnya adalah terlaksananya penataan tata kerja dan penataan kembali manajemen dan Sumber Daya Manusia.
Kemkeu berharap dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut, anggaran remunerasi berupa tambahan tunjangan pegawai bisa diberikan sesuai dengan sasaran.
"Jangan sampai remunerasi diberikan, kemudian ada penumpang-penumpang gratis (freerider) karena belum ada penghitungan kinerja," kata Mulia.
Untuk penilaian pelaksanaan ketiga persyaratan itu, Kemenkeu telah bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
Saat ini, ungkap Mulia, proses penilaian sudah berlangsung dan hampir 60-70 persen selesai dilaksanakan.
Pemerintah masih memandang anggaran remunerasi untuk tahun 2010 dan 2011 sangat terkait dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan kesuksesan program tersebut.
Senada dengan hal itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan program remunerasi memang akan direncanakan unttk 11 KL. Namun program tersebut erat kaitannya dengan progres dan langkah-langkah yang harus dicapai K/L agar bisa menikmati remunerasi.
"Perlu ada rekomendasi dari Kementerian PAN soal langkah yang dilaksanakan dalam upaya reformasi birokrasi," kata dia. (hs)
Imbas Kematian Siswa Diduga Dianiaya, Kepala Sekolah SMKN 1 Nias Selatan Dibebastugaskan
"Sanksi sementara terhadap kepala sekolah, kami memberikan sanksi sesuai dengan aturan. Saat ini, proses pembelajaran berlangsung tanpa kepala sekolah (dibebastugaskan).
