- Abror Rizky/Biro Pers Istana
VIVAnews - Pemerintah pusat berusaha menekan biaya penganggaran di pemerintah daerah agar sistem penganggaran pemerintah negara makin baik. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah akan membuat desain yang mengatur pengeluaran gaji, biaya perjalanan dinas, dan biaya lain khusus daerah.
Pengaturan atau grand design ini, menurut Hatta, bukan bermaksud memotong atau mengurangi gaji, tapi bagaimana sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa tepat dan mengarah untuk menyejahterakan rakyat.
"Memang dalam rapat kerja terakhir kemarin, sebagian besar (penganggaran) di daerah untuk aparatur," kata Hatta di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Biaya ini menjadi salah satu bagian biaya-biaya atau overhead di daerah. "Nanti dengan grand design itu akan dicari idealnya berapa, lalu dana itu akan diminta agar lebih mendorong infrastruktur," ujarnya.
Menurut Hatta, pemerintah pusat mewacanakan penerapan reformasi birokrasi bagi daerah. Implikasinya, pemerintah yang berkinerja baik akan mendapat remunerasi. Sayangnya, kapan reformasi birokrasi bagi daerah ini akan diterapkan, Hatta belum mengetahui.
"Kita kan terus menuju anggaran berbasis kinerja, jadi basisnya kita money follow function," kata dia. "Tapi itu hanya grand design untuk mengatur, bukan mengurangi (gaji)." (art)
10 Tips Mencegah Aksi Kekerasan Antar Siswa di Sekolah
Untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di lingkungan sekolah, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti oleh guru, orang tua, dan siswa:
