VIVAnews - Pemerintah bakal mengajukan pembahasan penyelesaian utang rekening dana investasi/subsidiary loan agreement (RDI/SLA) dari dua BUMN yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) ke DPR.
"Garuda dan PIM belum pernah dapat penyelesaian dari DPR," kata Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu usai Rapat Panja SLA Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2010.
Menurut Said, penyelesaian status utang BUMN dalam bentuk RDI/SLA saat ini harus memperoleh persetujuan dari DPR dan dibahas sebelumnya oleh Banggar. Penyelesaian bisa dilakukan melalui penjadwalan utang atau mengubahnya menjadi penyertaan modal negara (PMN).
Selama ini utang RDI/SLA BUMN yang harus segera dibahas penyelesaiannya berkisar Rp 20 triliun dengan komposisi denda lebih tinggi dari utang pokoknya. "Dendanya hampir Rp 10 triliun, utang pokoknya Rp 8 triliun," katanya.
Said mengatakan sejumlah perusahaan BUMN yang selama ini memiliki utang RDI/SLA sebetulnya lancar dalam melunasi utangnya. Bahkan diantaranya ada yang meminta percepatan pelunasan utang.
Pada bagian lain, Said mengatakan rencana alokasi anggaran PMN tahun 2011 sebesar Rp 11 triliun sebagian besar berbentuk dana nontunai. "PMN yang cash itu hanya Rp 2 triliun dan itu dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat," katanya.
Said bahkan mengimbau BUMN ke depan agar memprioritaskan sumber pendanaan dari pasar uang atau pasar modal. "Gak usah pinjaman melalui pemerintah," ujarnya.
Kunjungan ke Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
Sekjen Anwar mengungkapkan, saat ini Kemnaker sedang melakukan pengembangan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
