- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak langsung menyepakati alokasi anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi lima institusi yang baru dibentuk tahun lalu.
Komisi terlebih dulu mendengarkan pertimbangan pemerintah melalu rapat dengar pendapat umum untuk mengkaji seberapa perlu PMN itu dilakukan.
Ketua Komisi XI Emir Moeis mengatakan, rapat akan digelar beberapa hari ke depan. "Tidak Panja (panitia kerja), karena ini harus diputuskan lebih cepat. Kalau Panja kan soal teknis," kata Emir usai menutup rapat di Komisi XI, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2010.
Perusahaan negara yang membutuhkan suntikan dana itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Askrindo, dan Perum Jamkrindo.
Menteri Keuangan yang mengusulkan perlunya PMN itu mengatakan LPEI perlu untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan ekspor dalam rangka menunjang ekspor nasional. Sementara PT PII diharapkan dapat menjadi satu institusi yang akan bisa memberikan penjaminan terkait dengan bank swasta untuk kerja sama dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur.
PT SMI juga disebut memerlukan tambahan dana karena untuk menambah ruang gerak perseroan. Sedang Askrindo dan Jamkrindo memerlukan tambahan dana untuk memperluas giring rasio.
Namun demikian anggota dewan tidak menyetujui. "Kami perlu informasi yang lebih detail untuk PMN ini. Jadi perlu waktu lebih lama untuk persetujuan, mohon data-data disampaikan di Panja," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP Mustofa Assegaf.
Anggota Komisi XI lain dari PAN, M El Qudsi mengatakan semua proposal yang masuk perlu dikaji untuk menghindari kepentingan perusahaan. "Apakah PMN bisa menjawab itu agar tidak sia-sia, jadi perlu dijelaskan manfaatnya," kata Qudsi.
Menteri Keuangan mengajukan PMN ini karena perusahaan-perusahaan itu saat ini posisinya membutuhkan penambahan modal. Dalam alokasi anggaran di APBN Perubahan 2010, pemerintah juga sudah mengalokasikan dana investasi pemerintah dan PMN sebesar Rp15,1 triliun. Masing-masing untuk LPEI Rp2 triliun, PT PII Rp1 triliun, PT Askrindo dan Jamkrindo Rp1,8 triliun, dan PT SMI sebesar Rp1 triliun.
Selain itu juga tercatat adanya alokasi untuk dana bergulir pengadaan tanah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp2,3 triliun, penerusan pinjaman langsung (SLA) Rp9,87 triliun dan Pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp7,5 triliun. (hs)
NASA Sebut Ada Lebih dari 5.000 Planet di Luar Tata Surya, Begini Penjelasannya
NASA telah mengumumkan keberadaan lebih dari 5.000 planet di luar Tata Surya kita, secara tepatnya 5.005 planet, yang sekarang tercatat dalam arsip eksoplanet mereka.
