Perbanas: Gubernur BI Jangan Mau Ditekan

Darmin Nasution, Gubernur BI
Sumber :
  • Antara/Yudhi Mahatma

VIVAnews - Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, berharap Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, seharusnya bisa lebih berani dan bebas dari tekanan pihak-pihak lain.

"Seharusnya Darmin sekarang tidak usaha takut, apalagi sampai ditekan oleh pihak lain," kata Ketua Umum Perbanas Sigit Purnomo dalam Buka Puasa Bersama Wartawan di Hotel Le Meridien, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu, 4 September 2010.

Menurut Sigit, kendati diusulkan oleh Presiden, posisi Gubernur BI yang sudah terpilih dan dilantik pada prinsipnya adalah independen. Dengan demikian, Darmin dalam menjalankan tuga moneter harus bebas dari tekanan pihak-pihak seperti DPR dan Presiden.

Bahkan Sigit menilai, Gubernur BI adalah jabatan yang sakti. Pasalnya tidak ada satupun pihak baik dari legislatif maupun presiden yang bisa menurunkan jabatan orang nomor satu bank sentral tersebut.

"Walaupun pemerintahan ganti, tidak akan ada usulan untuk mengganti guberbur BI. Kecuali memang gubernur tersangkut kasus kriminal," katanya.

Sigit menilai langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Loan to Deposito Ratio (LDR) dan Giro Wajib Minimum (GWM) bisa dianggap sebagai tekanan pemerintah. Pasalnya selama ini kritikan yang seringkali dialamatkan ke perbankan nasional adalah rendahnya penyaluran kredit ke sektor riil oleh perbankan.

Padahal, bank sebetulnya tidak sepenuhnya enggan mengeluarkan kredit ke sektor riil. Sebab penyerapan kredit perbankan hanya bisa disalurkan jika memang ada kesesuaian kemampuan perbankan dan investor.

"Kalau dipaksakan malah akan menyebabkan munculnya bubble economy yang berakhir pada melonjaknya kredit bermasalah," kata Sigit.

Mutia Ayu Cerita Kedekatan Sang Putri dengan Marthino Lio Pemeran Glenn Fredly
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perdana kunjungan ke IKN

Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban

enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024