- Adri Prastowo
VIVAnews - Menghangatnya suhu politik Indonesia-Malaysia sempat mengganggu citra dan kinerja perusahaan Malaysia di Indonesia. Namun, pemerintah tidak perlu gentar jika investasi Malaysia itu hengkang dari Indonesia.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasril Bahar menuturkan, dalam jangka pendek investasi Malaysia di Indonesia pasti terganggu dengan menghangatnya suhu politik. "Tapi, negeri ini tidak perlu takut jika mereka hengkang dari Indonesia," ujar Nasril Bahar dalam keterangannya yang diterima VIVAnews di Jakarta, Rabu 8 September 2010.
Nasril tidak menampik pandangan jika masalah politik RI-Malaysia berkelanjutan, perusahaan negeri Jiran itu akan hengkang dari Indonesia. Perselisihan RI-Malaysia yang dipicu penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan serta penetapan tapal batas harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap kemanusiaan dan toleransi bernegara.
"Begitu juga sektor industri, investasi Malaysia di Indonesia harus menguntungkan kedua pihak dan didasari asas toleransi bernegara," tuturnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Sri Adiningsih mengatakan dalam tiga tahun terakhir investasi Malaysia banyak mengalir ke Indonesia di sektor telekomunikasi, minyak sawit, perbankan, dan otomotif.
Apabila dividen atau devisa ekspor perusahaan Malaysia di Indonesia mengalir ke Malaysia, hal tersebut harus diikuti dengan dukungan untuk membangun perekonomian Indonesia.
"Investasi Malaysia itu kan beroperasi di Indonesia. Mereka menangguk keuntungan dari Indonesia, itu berarti harus bertoleransi dengan ikut membangun Indonesia," kata dia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, selama Januari 2005-2009 total investasi Malaysia di Indonesia mencapai US$1,21 miliar mencakup 285 proyek atau izin usaha di berbagai sektor primer, sekunder, dan tersier. Di mana sektor perkebunan (sawit) menempati posisi tertinggi.
Seperti diketahui, investasi perusahaan Malaysia di Indonesia antara lain melalui PT XL Axiata Tbk, Petronas, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), ICB Bumiputera, Air Asia, Sime Darby, PLUS Exspress Way, Proton, dan lainnya. (art)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
