- www.streetdirectory.com
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku ada dua provinsi di Indonesia yang belum mampu membuat laporan keuangannya secara baik. Satu hal yang membuat BPK kecewa adalah dua provinsi ini ternyata adalah daerah yang tergolong super kaya.
Rizal Djalil, anggota VI BPK menuturkan, dua provinsi yang mendapat nilai opini tidak wajar itu adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Khusus untuk Kalimantan Timur, penilaian opini tidak wajar diberikan karena ada persoalan bantuan sosial (bansos) yang pelaksanaanya belum bisa dipertanggungjawabkan.
"Besarnya dana bansos itu Rp77 miliar. Selain itu, untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ada Rp268 miliar," kata Rizal di sela-sela penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2010 di DPR, Selasa 12 Oktober 2010.
Kalimantan Timur masuk sebagai provinsi super kaya, karena memiliki kota Bontang dengan PDB per kapita per tahun termasuk tertinggi di Indonesia. Tercatat mencapai Rp368,05 juta atau lebih tinggi dibanding DKI Jakarta yang hanya Rp224,41 juta. Di propinsi ini juga terdapat dua kota besar yang menerima dana bagi hasil urutan terbesar yakni Kutai Kertanegara dan Kutai Timur.
Untuk Kalimantan Tengah, penilaian opini tidak wajar diberikan karena sebagian besar anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Meski BPK memandang aneh, tetapi itulah fakta yang terjadi.
"Makanya tak heran laporan pertanggungjawabannya jadi amburadul. Inilah yang perlu didalami," kata dia.
Tak hanya dua propinsi itu, Rizal mengakui, sebenarnya ada tiga provinsi lainnya Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Hanya saja saat, pemeriksaan laporan ketiga daerah ini belum diberikan.
BPK, kata Rizal, mengevaluasi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama daerah-daerah itu. Ternyata, diketahui ada 17 Kabupaten/Kota semuanya mendapatkan disclaimer dan penyebab utamanya adalah tidak ada seorang pegawai pun di Kabupaten/Kota itu yang memiliki tenaga akuntan.
"Jadi, ini sebenarnya hanya salah dalam sajian. Jumlahnya tidak materiil. Memang masalah di daerah itu adalah pada sisi SDM-nya," kata Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
Selain dua daerah kaya yang tidak bisa membuat laporan keuangan, menurut data BPK, ada sembilan kementerian/Lembaga yang juga mendapat penilaian disclaimer atau tidak memberikan opini.
Sembilan institusi itu adalah Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Penggulangan Bencana, Bagian Angaran Untuk Penerusan Pinjaman Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. (hs)
Baca Juga:
10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia
Plot Twist, Lee Mijoo Jalin Asmara dengan Pesepakbola Top Song Bum-keun
Biz Enter melaporkan Lee Mijoo mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Song Bum-keun yang saat ini sedang merumput di salah satu klub sepakbola di Jepang, Shonan Bellmare
