- Surabaya Post / Samsul Hadi
VIVAnews - Untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp49,5 triliun pada 2011. Anggaran tersebut tersebar di setiap Kementrian/Lembaga yang memiliki program pengentasan kemiskinan.
Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Prastijono Widjodjo mengatakan, dana sebesar itu belum termasuk subsidi dan dana bantuan lain. "Ini khusus bagi K/L yang mempunyai program pengentasan kemiskinan," kata Prastijono di kantornya, Jakarta, Rabu 20 Oktober 2010.
Pada 2010 ini, anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp70 - 80 triliun, angka tersebut sudah termasuk subsidi kepada masyarakat. Anggaran tersebut berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dari 14,15 persen pada 2009 menjadi 13,3 pada 2010.
Pengentasan kemiskinan memang menjadi program perioritas pemerintah. Jumlah orang miskin dan mendekati miskin per Maret 2010 mencapai 60 juta orang. Hal ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan bukan hanya masalah pemerintah, namun membutuhkan bantuan dari masyarakat.
Dari Rp49,5 triliun, Rp13,1 triliun di antaranya untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) untuk 6.623 kecamatan. PNPM itu terdiri dari PNPM Perkotaan sebesar Rp1,67 triliun untuk 1.153 kecamatan dan pedesaan sebesar Rp9,58 triliun untuk 5.016 kecamatan.
Sedangkan sisanya untuk PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 237 kecamatan sebesar Rp5,27 triliun, PNPM Rural Infrastructure Support (RIS) di 215 kecamatan sebesar Rp1,01 triliun, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di 75 kabupaten/kota sebesar Rp345,9 miliar.
Dengan dana sebesesar itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana berharap indikator kemiskinan pada RPJMN 2011 sebesar 11,5-12,5 persen dapat tercapai. "Kalau betul-betul mau menanggulangi kemiskinan, maka setiap kementerian harus all out," katanya. (hs)
'Pemimpin Rambut Putih' Sowan ke Jokowi di Istana Negara Pagi Ini
Presiden Jokowi akan menerima kedatangan 'pemimpin rambut putih' di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi ini, 17 April 2024.
