- Antara/Prasetyo Utomo
VIVAnews - Pemerintah bertahan untuk tetap mengisi posisi anggota ex officio di dalam struktur Dewan Komisioner lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota ex officio dianggap penting bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam upaya menjaga koordinasi dengan OJK.
"Dalam OJK itu, unsur menkeu dan BI perlu dalam membuat keputusan. Jadi, mewakili BI dan menkeu hingga nantinya betul-betul efektif dalam menjaga stabilitas keuangan," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta, Jumat 17 Desember 2010.
Agus mengakui, anggota ex officio itu posisinya masih diperdebatkan dengan DPR karena perbedaan persepsi. Pemerintah berpendapat bahwa unsur independensi OJK sama sekali tidak terganggu dengan keberadaan anggota ex officio.
Seperti diberitakan, Ketua Panitia Kerja OJK Nusron Wahid mengatakan DPR sangat terganggu dengan posisi anggota ex officio, karena dianggap tidak independen.
Agus menjelaskan, independensi OJK sebenarnya bisa dimaknai dengan adanya undang-undang tersendiri sebagai landasan dibentuknya lembaga itu. OJK juga dianggap cukup independen karena nanti memiliki mekanisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sesuai undang-undang. "Jadi, anggota ex officio ini keberadaannya diperlukan," kata dia.
Tidak hanya masalah ex officio yang belum selesai, antara DPR dan pemerintah juga belum sepakat soal tata cara pengangkatan Dewan Komisioner di struktur kelembagaan OJK. DPR berharap bisa terlibat dalam pemilihan dari awal sampai akhir. Tapi, pemerintah berharap dalam pemilihan Dewan Komisioner, calonnya harus diusulkan oleh pemerintah.
Agus mengatakan bahwa mekanisme serupa yang diusulkan pemerintah ini banyak dilakukan di beberapa negara. "Dalam membentuk negara ini, tidak ada unsur yang begitu independen, tak ada kaitan satu sama lain. Banyak negara juga melakukan hal yang sama," kata dia. Di Amerika Serikat misalnya, dalam pemilihan pemimpin di Federal Reserve, keterlibatan pemerintah tetap ada.
"Kami berharap, DPR nanti hanya akan melakukan konfirmasi, bukan fit and proper test," kata Agus. Konfirmasi ini dilakukan setelah pemerintah melalui Presiden menyetujui calon yang diusulkan menteri keuangan.
Konfirmasi yang dimaksud menteri keuangan adalah DPR menjadi forum untuk mengkaji apakah rekam jejak, integritas, akhlak, dan moral dari masing-masing calon baik atau tidak. Bila dinilai tidak baik, DPR bisa saja menolak calon yang diajukan oleh Presiden.
Usulan konfirmasi ini, menurut Agus, diklaim berbeda dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Konfirmasi ditujukan untuk mengetahui karakter, sedangkan fit and proper test mencakup keseluruhan. "Kami inginnya agar masalah kemampuan diseleksi oleh pemerintah," kata dia. "OJK di banyak negara ini memang merupakan suatu lembaga yang banyak unsur eksekutifnya."
Asia Tenggara Bisa Jadi Pemimpin Industri Kripto Dunia, Begini Penjelasannya
Penelitian Statista mengungkapkan, pasar kripto di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1.787 juta atau sekitar Rp27,5 triliun pada tahun 2024.
