- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah diminta mempersiapkan langkah-langkah khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang dipicu krisis politik di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika.
"Kadin tidak ada masalah (atas kebijakan menunda pembatasan BBM bersubsidi). Itu harus dimanfaatkan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulistyo, usai membuka Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Meski demikian, Suryo memberikan catatan, apa pun kebijakannya, membatasi konsumsi atau menaikkan harga, pemerintah harus mampu menjamin kepastian, agar terjadi iklim usaha yang kondusif. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pun jangan sampai justru memberatkan dunia usaha.
Bambang mencontohkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia usaha, sehingga menghambat produktivitas dan pertumbuhan. Misalnya, birokrasi yang berbelit-belit dan logistik yang mahal.
Permasalahan-permasalahan seperti itu, jika tidak dibenahi, kebijakan pembatasan BBM pun tidak banyak berguna. Sebab, justru mengganggu iklim usaha. Dunia usaha membutuhkan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif, agar tercipta iklim usaha yang kompetitif dan inovatif.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menunda pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang akan dilakukan April mendatang. Alasannya, perkembangan harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan inflasi. Selain itu, persiapan uji coba di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga belum matang. (art)
Laporan: M Arief Hidayat
Siswa SMP Dibacok dan Dibegal Saat Pulang Sekolah Sendirian
Seorang siswa SMP di Depok, Jawa Barat, menjadi korban begal. Korban dibacok di bagian punggung hingga luka sobek parah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk me
