- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Pemerintah sudah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 10-15 persen. Lantas bagaimana dengan gaji pejabat?
Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, mengatakan gaji pejabat hingga saat ini masih belum selesai dibahas tim reformasi birokrasi. "Oh belum, masih belum selesai dengan tim reformasi birokrasi," kata Agus di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin 28 Maret 2011.
Mengenai masalah kenaikan gaji pejabat, menurut Menkeu, ada rencana untuk melakukan presentasi terlebih dahulu di tim reformasi birokrasi. Selanjutnya, akan dibahas di kantor Wakil Presiden, lalu ke kantor Presiden.
"Saya sedang meminta jadwal. Jika bisa segera, pasti dalam waktu dekat dilakukan presentasi," ujar Menkeu.
Presentasi itu dilakukan, Agus menambahkan, untuk mendapatkan persetujuan. Tentunya, hasil dari presentasi ini nantinya bisa disetujui, bisa juga tidak disetujui.
Menyikapi kondisi tersebut, menurut Menkeu, belum dapat diputuskan secara pasti apakah gaji pejabat akan ikut naik seperti gaji PNS. "Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum untuk bisa dibicarakan. Jadi, belum ada kata setuju," kata Agus.
Gaji Hakim Tipikor
Sementara itu, Agus juga mengatakan bahwa gaji Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah yang belum dicairkan tidak menemui masalah.
Yang terjadi sebetulnya, dia menjelaskan, para Hakim Tpikor yang baru diangkat berasal dari luar Jakarta seperti di Semarang, Bandung, dan Surabaya. "Jadi, rupanya, Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah ada, tapi masih diberi tanda, belum bisa dicairkan," ujar Agus.
Menkeu mengatakan, Kementerian Keuangan belum menerima struktur organisasi Pengadilan Tipikor di daerah dan lainnya yang harus dilengkapi serta dipenuhi kementerian-kementerian lain.
"Jadi, kalau itu dipenuhi, kami bisa cairkan. Sudah bisa dicairkan dalam waktu dekat ini," kata Agus. (art)
Jemaah Salat Id Bubar, Respons Mabes TNI soal Pengendara Fortuner Ngaku Adik Jenderal
Sejumlah berita masuk dalam kategori terpopuler, salah satunya mengenai jemaah salat Id yang bubar karena khatib menyinggung soal pemilu curang dalam khotbahnya.
