- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Hingga kini, pemerintah belum memutuskan opsi pengaturan bahan bakar minyak (BBM). Di antara opsi yang dikaji untuk persiapan pengaturan BBM antara lain menaikkan harga Premium hingga Rp6.500 per liter atau menahan harga Pertamax di level Rp7.500 per liter.
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menuturkan, pengaturan BBM hingga kini belum dilakukan dan masih bersifat sukarela. Artinya, hingga saat ini tidak ada kewajiban masyarakat untuk tidak boleh pindah dari Pertamax menggunakan Premium.
Namun, dia menjelaskan, jika semua menggunakan Premium, kuota BBM bersubsidi akan habis dan berimplikasi pada anggaran subsidi yang semakin membengkak.
"Cuma, kami minta orang yang sudah menggunakan Pertamax, jangan hijrah ke Premium. Sebab, Premium terbatas kuotanya hanya 38,6 juta kiloliter," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Senin 18 April 2011.
Mengenai opsi untuk menerapkan dua harga Premium, dengan kendaraan roda dua dan angkutan umum menggunakan Premium dengan harga Rp4.500 per liter, sedangkan kendaraan pribadi Rp6.500 per liter, Hatta menjawab, "Belum ada sama sekali pemikiran untuk menaikkan BBM, titik."
Sementara itu, mengenai opsi menekan harga Pertamax di level Rp7.500 per liter, meski harga minyak dunia saat ini terus melonjak, Hatta menuturkan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut. "Jangan berspekulasi tentang itu," kata Hatta.
Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Eddy Putra Irawadi, mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk memilih satu dari empat opsi yang sedang dipersiapkan untuk mengendalikan BBM subsidi.
Opsi pertama adalah mengendalikan BBM subsidi dengan mengatur dan menjatah volume BBM subsidi dengan menggunakan Radio Frequency Identification (RFID).
Opsi kedua, menerapkan dua harga Premium, dengan kendaraan roda dua dan angkutan umum menggunakan Premium dengan harga Rp4.500 per liter, sedangkan kendaraan pribadi Rp6.500 per liter.
Opsi ketiga adalah menaikkan harga Premium untuk seluruh jenis kendaraan, namun pemerintah memberikan subsidi langsung kepada roda dua dan angkutan umum dengan menggunakan kartu prabayar.
Sementara itu, opsi terakhir adalah mengatur pengguna Premium hanya roda dua dan kendaraan angkutan umum, namun sekaligus mensubsidi Pertamax dengan harga sebesar Rp7.500 per liter.
Sebelumnya, Bank Indonesia melakukan kajian dampak inflasi terkait kebijakan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah jika harga BBM bersubsidi naik Rp500 per liter, akan memberikan dampak inflasi sebesar 1,2-1,6 persen.
Kemudian, jika penerapan pembatasan BBM hanya untuk roda dua dan pelat kuning yang diperbolehkan menggunakan Premium dan Solar, akan berdampak inflasi sebesar 0,8 persen. (art)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, Ada Apa?
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melaporkan salah satu Anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewan Pengawas KPK. Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK terkait dugaan penyalahgu
