- Antara/ Bernadus Tokan
VIVAnews - Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menyatakan bahwa pembelian 15 pesawat MA-60 dari China merupakan program yang dibiayai Kementerian Keuangan. Pembiayaan melalui sistem subsidiary loan agreement (SLA) ini mencapai Rp2,17 triliun.
SLA adalah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia cq Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Pemerintah Daerah sehubungan dengan proyek yang dilaksanakan BUMN/BUMD/PEMDA, dan dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan (two step loan). "Dana ini bukan cash, melainkan berupa 15 pesawat," kata dia di Jakarta.
Menurut dia, jika diperkirakan, harga pesawat yang dibuat Xi'an Aircraft Industrial Corporation itu sekitar US$11 juta per unit. Saat itu, Jhony menambahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih Rp10.000, jadi nilai pesawat itu sekitar Rp110 miliar.
Keputusan pembelian MA-60 sebenarnya sudah berlangsung sejak 2006. Saat itu Merpati menandatangani kontrak dengan Xi'an Aircraft melalui pembiayaan Bank of China. Namun, pembelian dua pesawat ini baru dikemas dalam daftar proyek 2007. Karena saat itu pembiayaannya belum ada, Merpati mengajukan pembiayaan kepada pemerintah melalui SLA.
Setelah SLA ini disetujui, program MA-60 dimulai pada Desember 2010 dengan nilai kontrak sebanyak 15 pesawat. Saat ini, pesawat baru dikirim 13 unit. "Sisa dua pesawat akan dikirim pada 19 dan 20 Mei ini," katanya.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Jhony mengatakan, pengambilan keputusan pembelian ini dilakukan berjenjang dari direksi kemudian diajukan ke dewan komisaris. Lalu, berlanjut ke Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
"Setelah disetujui, selanjutnya dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam bentuk SLA," katanya. "SLA ini adalah pinjaman dari Bank of China dalam mata uang renminbi." (art)
Lindungi Kesehatan Pekerja, Kemnaker Ajak Perusahan Aktif Tanggulangi Tuberkolosis di Tempat Kerja
Kemnaker mengajak perusahaan untuk memiliki komitmen yang tinggi sekaligus terlibat partisipasi aktif dalam menanggulangi Tuberkolosis di tempat kerja.
