- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kementerian Keuangan akan menjadi pelopor untuk penerapan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pemerintah juga tidak ingin berkomentar soal perekrutan PNS zaman dahulu yang dinilai kurang tepat dalam prosesnya.
"Kemarin, Pak Agus Supriyanto (Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu) sudah bicara, bahwa akan menerapkan itu (pensiun dini)," kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, di Kemenkeu, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.
Anny mengungkapkan, saat ini, fasilitas Ditjen Perbendaharaan sudah modern. Segala sesuatunya bisa secara online, sehingga tidak memerlukan banyak sumber daya manusia.
Lantas yang menjadi permasalahannya adalah sisa pegawai akan dialokasikan ke mana?
"Saat ini, daerah-daerah sedang membereskan laporan keuangan. Nantinya, bisa kami kirim jika membutuhkan, dan itu kami coba lakukan pemberdayaan ke daerah," ujar Anny.
"Tapi, kalau memang ada yang tidak bisa diapa-apakan lagi, kami bisa bicara dengan daerah. Intinya, Kemenkeu melakukan itu demi kepentingan reformasi birokrasi," tuturnya.
Mengenai moratorium penerimaan PNS, Anny mengaku itu menjadi kewenangan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketika disinggung bahwa seseorang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi PNS, tetapi diterima, Anny mengatakan,"Kan proses rekrutmen yang dulu-dulu. Tanyakan sama yang dulu-dulu merekrut," tegas dia. (art)
Anindya Bakrie: Ekonomi RI Kuat Hadapi Krisis Timur Tengah
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi ancaman krisis timur tengah.
