- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$200 miliar pada akhir tahun ini, naik dari tahun lalu yang hanya US$150 miliar. Pemerintah akan mengandalkan industri kecil dan menengah.
"Paling cepat akhir tahun ini target itu dapat tercapai," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dalam acara MoU antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin 11 Juli 2011.
Mari mengatakan, untuk meningkatkan nilai ekspor, pemerintah akan menerapkan program pelatihan ekspor, pelayanan informasi pengembangan ekspor, dan pembinaan bagi dunia usaha. "Pembinaan dunia usaha khususnya terkait social compliance," ujar Mari.
Social compliance merupakan konsep di mana perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial. Bukan cuma dalam hal produksi, namun juga dalam suplai dan jaringan. Kepatuhan sosial itu meliputi aspek kesehatan, keamanan, dan hak-hak dasar pegawai.
Dengan diadopsinya konsep ini, maka hubungan pengusaha dan pegawai menjadi harmonis, dan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.
"Social compliance merupakan hal penting yang harus ditaati oleh setiap perusahaan," kata Mari. Mengingat besarnya kontribusi pengaruh yang ditimbulkannya terhadap pembentukan opini publik di kalangan konsumen. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan social compliance dapat membangkitkan respons negatif konsumen yang dapat berujung pada pemboikotan produk.
Sebagai implementasi awal dari Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan Apindo, pada Juli hingga Agustus 2011, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional akan menyelenggarakan sosialisasi informasi guna meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan terhadap isu social compliance. Dalam kegiatan tersebut, Apindo dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) berkontribusi dengan menjadi narasumber, sekaligus menetapkan perusahaan sasaran di enam daerah yang memiliki kawasan industri tinggi, yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan.
Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, pemerintah akan membuat Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman dunia usaha terhadap berbagai isu perburuhan yang terkait citra Indonesia. (eh)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
