- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Aksi mogok kerja yang digelar ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemerintah. Berhentinya produksi tambang juga berpotensi menimbulkan bencana seperti longsor bahkan juga banjir bandang. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan perusahaan tetap beraktivitas.
"Pemerintah mengambil langkah-langkah dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengantisipasi potensi gangguan dampak lingkungan teknis di areal tambang, seperti longsor atau bahkan banjir bandang," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, di Jayapura, Sabtu jelang tengah malam.
Pemerintah meminta kepada manajemen Freeport untuk tetap menjaga aktivitas pertambangan tetap berjalan. Hal ini dilakukan agar potensi bencana yang timbul bisa dicegah atau dihindari.
Menurut Darwin, permasalahan tenaga kerja yang saat ini terjadi memang mengganggu produksi Freeport. Kementerian telah melakukan langkah-langkah penyelesaian serta menetapkan kebijakan.
"Antara lain telah menugaskan salah satu staf ahli menteri dan direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menjaga peralatan produksi dan fasilitas tambang lainnya, menghindari terjadinya potensi bencana," kata menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu.
Secara teknis, Dirjen Pertambangan Thamrin Sihite, yang juga hadir menjelaskan, berhentinya kegiatan pertambangan berdampak pada pengelolaan lingkungan serta keselamatan kerja di areal tambang. Terutama kegiatan peledakan hulu.
"Jika ini tiba-tiba dihentikan bisa mengakibatkan struktur air terganggu yang berpotensi menimbulkan terjadinya longsor atau banjir bandang," kata Thamrin. Bila kemudian banjir bandang terjadi, sambungnya, sangat berdampak pada warga yang tinggal di hilir areal tambang.
"Sekalipun ada waduk di areal tambang, tapi karena sistem airnya sudah rusak, akan menimbulkan luapan air yang besar. Tentu akan menghantam permukiman di hilir. Jadi, pemerintah dan Freeport mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang ekstrem, dengan mengambil langkah-langkah teknis," kata dia.
Kementerian Energi bukan hanya berkoordinasi dengan Freeport dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan teknis yang terjadi akibat berhentinya aktivitas tambang, tapi juga dengan semua pihak terkait. "Rapat yang kami gelar selain mengundang perusahaan juga Muspida Papua serta tokoh-tokoh agama," kata Darwin. (art)
Laporan: Banjir Ambarita l Jayapura
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan 6 Raperda Sumsel di Depan DPRD, Apa Saja?
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel yang dipimpin Ketua DPRD Anita Noeringhati.
