- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews- Kementerian Keuangan tengah menunggu Peraturan Presiden terkait pensiun dini. Dengan program ini sekitar 1.800-2000 pegawai di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di kementerian tersebut diperkirakan akan mengambil pensiun dini.
"Kalau bisa tahun 2011 ini tapi Perpresnya lagi di Tim Harmonisasi Keuangan. Mungkin minggu ini kami sampaikan ke menteri untuk diteruskan ke Setneg," ujar Agus Suprijanto, Dirjen Perbendaharaan, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2011.
Agus memperkirakan sekitar 1.800-2.000 pegawainya di lingkungan Dirtjen Perbendaharaan akan mengambil pensiun dini. Namun, ia belum mengetahui secara persis berapa jumlah pegawai yang berminat pensiun dini untuk seluruh pegawai di Kemenkeu. "Kalau dia sudah pensiun, anggaran belanja pegawainya menurun karena mereka hanya dibayar pensiun saja. Pasti ada penghematan," ungkapnya.
Staf Ahli Menteri Keuangan yang merangkap Plt Sekjen Kemenkeu, Kiagus Ahmad Badarudin, program ini harus dipersiapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, jika tidak maka akan berdampak kontra produktif. "Program ini tidak diselesaikan serta merta begitu saja tetapi terencana dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, yang bisa mengajukan pensiun dini yaitu PNS yang telah memasuki masa pensiun, antara lain berumur 50 tahun dan telah bekerja diatas 20 tahun. Dengan kualifikasi seperti itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
"Yang mau pensiun itu kan ditawarkan dulu. Nanti pada mereka yang memasuki usia pensiun," tuturnya.
Vespa World Days 2024 Pecahkan Rekor di Pontedera
Vespa World Days 2024 telah sukses besar di Pontedera, Italia, menandai 140 tahun Piaggio Group dan 78 tahun Vespa diproduksi di kota tersebut.
