- Antara
VIVAnews - Pengamat ekonomi, Anggito Abimanyu, mengatakan krisis global akan menghantam dua aspek perekonomian dunia. Pertama, perdagangan dan harga komoditas. Kedua, sektor keuangan.
Menurut dia, pemerintah dapat mencegah dampak krisis tersebut bila menyiapkan beberapa langkah antisipatif, baik dalam menjaga kekuatan fundamental, respons kebijakan dalam negeri, dan sentimen dari investor.
Beberapa langkah antisipatif pemerintah, menurut dia, seperti pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN), penerapan devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri, pembentukan dana stabilisasi ekonomi, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fleksibilitas dalam APBN, serta utang siaga untuk komoditas pangan dinilai cukup baik
Namun, Anggito merasa akan lebih baik jika pemerintah juga memperhatikan beberapa aspek antara lain pertama, percepatan pembuatan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung pencegahan krisis.
"Dan dana Crisis Management Protocol turut diawasi oleh aparat penegak hukum dan DPR," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 9 November 2011.
Kedua, ialah tindak lanjut undang-undang yang 'high profile', yakni bagaimana nantinya transisi dari UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Serta konsekuensi fiskal Undang-Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," tuturnya.
Ketiga, langkah pemerintah dalam menjaga aspek investasi seperti penyelesaian pada kasus internal PT Freeport Indonesia dan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara. "Selain itu, kelanjutan IPO BUMN dan konsistensi penerbitan obligasi global," tuturnya.
Keempat, Bank Indonesia wajib memperkuat kebijakan moneternya dalam menjaga stabilitas makro, inflasi, pengelolaan cadangan devisa, dan nilai tukar. Kelima, pemerintah perlu melakukan peningkatan kerja sama keuangan regional ASEAN+3.
Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pemerintah perlu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi domestik.
Anggito mengingatkan bahwa hasil pertemuan negara-negara G20 membuat pemerintah harus meningkatkan kesiagaannya. Sebab, pertemuan tersebut menyatakan bahwa krisis ini mulai memburuk karena faktor fiskal yang tidak tertangani. "Dan sudah mulai merambat ke negara berkembang," ujarnya. (art)
Eks Sespri Sekjen Ungkap BAP KPK Bocor ke Pejabat Kementan
Mantan Sespri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Merdian Tri Hadi mengatakan bahwa berkas berita acara pemeriksaan (BAP) milik KPK terkait kasus dugaan
