Ramai Ribut Upah, Menakertras Beri Solusi

aksi demo buruh di bekasi
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf

VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan solusi permanen untuk masalah perburuhan terutama isu pengupahan adalah kepala daerah, pengusaha, dan pekerja harus tunduk oleh satu kesimpulan Dewan Pengupahan.

"Jadi semua keputusan masing-masing kabupaten, kota dan provinsi pasti sesuai dengan pembicaraan dengan dewan pengupahan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di Wisma Indocement, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2012.

Muhaimin mengatakan survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan harus transparan serta melibatkan pengawasan dari semua pemangku kepentingan dan diberi waktu mencermati semua pihak.

Imigrasi Bali Tahan Paspor Hyoyeon Girls Generation, Bomi Apink hingga I.O.I Im Nayoung

"Saya kira tidak ada yang namanya revisi, saling menekan itu tidak akan terjadi. Itu jangka pendek," kata Muhaimin.

Untuk jangka menengah dan panjang, Muhaimin menilai sistem pengupahan  harus sudah bergeser dengan berbasis produktivitas dan kinerja. Dengan sistem pengupahan ini, masing-masing pihak dari pengusaha dan pekerja dapat menilai kualitas, produktivitas, dan kapasitas dari perusahaan. "Jadi masing-masing akan berbeda penilaian di tiap perusahaan," ujar Muhaimin.

Lewat sistem pengupahan ini, Muhaimin optimistis tujuan keadilan dan objektivitas yang ditentukan oleh dua pihak akan tercapai. "Tapi saya kira itu butuh waktu. Saya kira jangka menengah dan panjang, dewan pengupahan berbasis pada apa yang disebut produktivitas," kata Muhaimin. (umi)

PNM hadir di APEC SMEWG

Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG

PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG).

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024