- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyoroti inkonsistensi pelaksanaan surat keputusan gubernur yang diduga sebagai pemicu permasalahan demo buruh beberapa hari terakhir.
"Masalahnya bukan di kewenangan Kemenakertrans," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012.
Muhaimin juga membantah adanya pandangan sebagian pihak yang menganggap masalah buruh muncul karena perbedaaan pandangan. Lagi-lagi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, justru menyoroti konsistensi semua pihak yang terlibat dalam dewan pengupahan di masing-masing daerah.
"Setiap tahun masing-masing dewan pengupahan melakukan survei. Jadi, setiap kabupaten kebutuhan berbeda, setiap provinsi itu kebutuhan berbeda, di situlah harus ada ketegasan," kata Muhaimin.
Sementara itu, terkait subsidi pemerintah kepada buruh dalam bentuk jaminan sosial, Muhaimin menyatakan pemerintah hanya mampu memfasilitasi sistem dan tata kelola jaminan sosial.
Tetapi, Muhaimin melanjutkan, tahap awal pemerintah masih harus menggunakan sistem yang ada supaya terjadi perbaikan nasib buruh. "Upah buruh sesuai dengan kemajuan perusahaan serta yang lebih penting lagi adalah perusahaan dan pekerja harus duduk bersama," ujar Muhaimin. (art)
Hormati Putusan MK, Eks Ketum PB HMI: Saatnya Bekerja untuk Indonesia Maju
Eks Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama turut menyoroti putusan MK yang menolak seluruh permohonan perkara PHPU dari Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud MD.
