- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah menilai banyak kalangan salah mengartikan definisi Upah Minimum Regional (UMR) sebagai upah maksimum bagi para pekerja. Kesalahpahaman inilah yang menjadikan buruh bergejolak.
Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, UMR seharusnya menjadi batas upah yang tidak boleh diberlakukan jika di bawah ketentuan tersebut. Dan ketentuan UMR ini hanya berlaku pada buruh atau pegawai dengan masa kerja hingga satu tahun.
"Memang problem yang mendasar adalah UMR disalahpahami sebagai upah maksimum, padahal UMR ini kan upah untuk garis batas tidak boleh ada upah di bawah itu untuk masa kerja 0 sampai 1 tahun. Tetapi kalau untuk di atas 1 tahun mestinya menggunakan upah standar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 3 Februari 2012.
Saat ini pemerintah serta Apindo bersama dengan dewan pengupahan nasional sedang mengkaji berapa UMR yang cocok dengan kebutuhan hidup saat ini. Ia meminta para gubernur, bupati, dan walikota untuk memberdayakan dewan pengupahan agar aspek transparansi, obyektif dapat tercapai. "Survei yang melibatkan pihak yang independen, misal BPS atau perguruan tinggi. Ini supaya diterima semua pihak," tuturnya.
Sejauh ini kerap terjadi perbedaan penetapan UMR karena batas minimum kerap diartikan secara subyektif. "Konflik cara pandang terhadap upah minimum selama ini karena masing-masing pihak memiliki alat ukur survei secara subjektif masing-masing, termasuk jenis ukuran survei dan waktu survei," katanya. (umi)
Kasus Uang Tutup Mulut Donald Trump Seret Nama Karen McDougal, Siapa Dia?
Proses persidangan kasus uang tutup mulut Donald Trump memasuki minggu ini, dua pengacara bersiap untuk menginterogasi para saksi. Salah satunya, ada nama Karen McDougal.
