- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta jajaran direksi PT Adhi Karya Tbk untuk mencari cara agar tetap bisa menggelar penerbitan saham baru (rights issue).
"Direktur Utama Adhi Karya kan digaji mahal untuk pikirkan itu," ujar Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Dahlan mengatakan, Kementerian BUMN masih berharap perusahaan konstruksi pelat merah itu untuk tetap menggelar rights issue. Namun, aksi korporasi tersebut tetap tak mengubah kepemilikan mayoritas pemerintah di Adhi Karya.
Dengan persyaratan tersebut, BUMN berharap agar Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, agar mencarikan jalan keluar agar saham pemerintah di ADHI tetap di atas 50 persen.
"Dirutnya harus cari cara cerdas tanpa melanggar prinsip pemerintah," kata Dahlan.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini menguasai 51 persen saham ADHI dan jika tidak mengambil jatah dalam rencana rights issue tersebut, saham pemerintah akan terdilusi di bawah 50 persen.
Pada bagian lain, Dahlan juga mengakui perusahaan pemerintah saat ini terlambat dalam mengembangkan proyek-proyek di bidang listrik dan minyak bumi dan gas (Migas). Padahal kedua lini bisnis tersebut memiliki potensi yang sangat besar.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian BUMN mendorong agar seluruh BUMN karya memiliki spesialisasi obyek proyek yang selama ini jatuh ke perusahaan asing tersebut.
"Ada dua hal yang perlu diperhatikan, kita punya dua obyek yang banyak jatuh ke perusahaan asing, kontraktor listrik dan kontraktor minyak," katanya.
