- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Usai usulan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kandas di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mencanangkan gerakan penghematan nasional pada Mei mendatang.
"InsyaAllah pada awal Mei kita akan lakukan kebijakan kita, sebuah gerakan penghematan nasional, dan saya minta dukungan masyarakat luas," ujar Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 April 2012.
Menurut Yudhoyono, gerakan penghematan ini merupakan respon terhadap pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN)-P Tahun 2012 yang baru diketok DPR pekan lalu. Untuk menunjukan keseriusannya, Yudhoyono mulai April ini akan memimpin langkah maraton dari upaya penghematan tersebut.
Dalam alasannya, gerakan penghematan nasional tersebut diharapkan bisa menjaga perekonomian dan APBN tetap sehat. "Manakal harga BBM tidak perlu kita naikkan, kita bisa pastikan bahwa tahun 2012 ini, kita aman dan tidak perlu ada masalah-masalah yang dihadapi rakyat," ujarnya.
Yudhoyono tak lupa meminta para pejabat setingkat menteri untuk ikut mengimplementasikan gerakan penghematan itu secepar mungkin. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah bisa menjadi pelopor dalam upaya penghematan sebelum mengajak seluruh masyarakat Indonesia.
"Pada saatnya saya akan ajak masyarakat luas saudara-saudara kita di seluruh tanah air untuk sukseskan langkah bersama kita ini. Itulah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah," ujarnya.
Dalam catatan VIVAnews, gerakan penghematan bukan yang pertama kali diusulkan Yudhoyono. Sebelumnya, pemerintah juga telah meminta para menteri untuk berhemat dengan menaikkan suhu pendingin ruangan agar lebih hemat listrik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengimbau kantor pemerintahan untuk mengurangi konsumsi listrik dengan mematikan lampu di kantor-kantor pada saat siang hari. (adi)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
