- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan sistem pengalokasian anggaran dinas pemerintah yang berlaku saat ini ditinjau kembali penerapannya.
Sistem at cost atau setiap perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil membutuhkan bukti dan pertanggungjawaban lengkap, baru dapat mencairkan anggarannya (reimbursement) dinilai masih belum efektif dalam mencegah kebocoran-kebocoran yang terjadi.
Wakil Ketua BPK Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan, meski sistem tersebut telah diperbaharui dari sebelumnya yaitu lump sum atau pengalokasian anggaran dinas langsung selama periode tertentu, namun belum cukup ampuh untuk menyulitkan PNS nakal untuk melakukan penyelewengkan.
"Nah, jadi kelihatannya sistem ini masih harus disesuaikan lagi," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 28 Mei 2012.
Taufiqurrahman mengatakan saat ini, pihaknya telah mengkaji sistem baru dalam pengalokasian anggaran dinas tersebut. Untuk nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah.
"Setiap ada ketidakpatuhan terhadap aturan, kita rekomendasikan. review the system. Kita pikirkan cara-cara terbaik untuk mencegah kebocoran," tuturnya.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
