- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mempertanyakan alasan perpanjangan status non aktif Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang diperpanjang. Komisi XI akan meminta penjelasan kepada Gubernur BI terkait masalah tersebut.
Harry mempertanyakan apakah perpanjangan itu berdasarkan permintaan non aktif terdahulu atau tidak. Oleh karena itu masalah itu akan menjadi subyek pembahasan jika Komisi XI bertemu dengan Dewan Gubernur BI.
"Saya tidak tahu pertimbangan Dewan Gubernur BI itu apa. Apakah berdasarkan surat yang lalu atau Budi Mulya kembali mengirim surat dengan alasan pribadi. Apakah alasan pribadi itu bisa diterima oleh Undang Undang," ujar Harry di DPR, Jakarta, Selasa 12 Juni 2012.
Komisi XI juga akan mempertanyakan sejumlah masalah seperti status hukum, alasan perpanjangan dan status jabatan Budi Mulya.
Sementara dihubungi secara terpisah, Direktur Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah membenarkan Budi Mulya mengajukan perpanjangan masa non aktif. Namun ketika ditanya alasan BI yang telah menyetujui perpanjangan tersebut, Difi enggan memberi penjelasan lebih lanjut.
"Pak Budi Mulya sudah mengajukan perpanjangan non aktif," ujarnya kepada VIVAnews, Selasa, 12 Juni 2012.
Alasan Pribadi
Sebelumnya, BI memutuskan menerima permohonan non aktif Budi Mulyapada Rapat Dewan Gubernur pada 20 Oktober 2011. Budi Mulya, dalam suratnya kepada Dewan Gubernur BI, menyatakan pengajuan itu terkait alasan pribadi.
Status non aktif tersebut berlaku paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dewan Gubernur dapat kembali memperpanjang status non aktif paling lama enam bulan.
Budi Mulya terjerat kasus "pinjaman" uang sebesar Rp1 miliar dari Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century. Hal itu dia akui di depan rapat Dewan Gubernur BI. Budi sendiri telah melunasi utangnya. Dia juga pernah dipanggil KPK dalam rangka pengusutan dana Century. (ren)
Tony Blair Ucapkan Selamat ke Prabowo Usai Menang Pilpres: Fantastis!
Pertemuan Tony Blair dengan Prabowo dilakukan di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat hari ini.
