- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini sudah bukan rahasia lagi.
Koordinator Indonesian Corruption Watch Danang Widoyoko mengungkapkan, Indonesia seharusnya berkaca pada negara-negara lain dalam seleksi CPNS. "Kita harus pastikan orang yang terbaik," kata Danang di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu 26 Juni 2012.
Danang mencontohkan Singapura. Menurut dia, proses seleksi CPNS dilakukan dengan sistem yang ketat. Selain itu, PNS diapresiasi dengan gaji yang sangat besar, melebihi sektor swasta. "Bukan untuk memberantas korupsi, tapi berharap mendapatkan yang terbaik," katanya.
Berbeda dengan Indonesia, dia mengatakan, untuk menjadi seorang PNS, KKN adalah sesuatu yang wajar. Banyak pejabat yang membandrol harga tinggi bagi masyarakat yang ingin lolos dalam proses seleksi CPNS.
"Saya juga korban, orang tua saya ingin memasukkan adik saya jadi CPNS dan harus bayar Rp90 juta agar bisa melewati proses seleksi," ujarnya.
Modus lain di beberapa daerah, menjadikan seleksi CPNS sebagai kesempatan untuk kepentingan politik, seperti pemilihan pejabat daerah. Mereka sering kali mengiming-imingi jatah PNS bagi keluarganya agar memberi suara pada salah satu calon.
Kemudian bagi calon incumbent, seleksi CPNS bisa jadi alat pengumpul dana kampanye. "Kalau Rp90 juta kali 10 orang sudah dapat Rp900 juta," ujar Danang. Karena itu, ICW meminta semua pihak bekerjasama dalam mewujudkan transparansi proses seleksi CPNS.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengakui praktik KKN dalam seleksi PNS masih terjadi. Untuk itu proses seleksi CPNS menjadi salah satu dari sembilan prioritas yang dialakukan Kementerian. "Ke depannya proses seleksi CPNS harus dilakukan dengan fair," kata Azwar. (eh)
Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, AHY: Saatnya Rekonsiliasi
AHY meminta semua pihak agar legowo dengan keputusan MK.
