- VIVAnews/Maryadi
VIVAnews - Badan Pertanahan Nasional akan melakukan sertifikasi sebanyak 717 bidang tanah dari total 3.713 bidang tanah yang dimiliki kementerian keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, aset negara yang dimiliki kementeriannya tersebut terdiri dari kantor, tanah kosong sampai rumah dinas pegawai.
Agus menjelaskan sertifikasi tersebut dilakukan guna mentertibkan administrasi aset negara yang dikelola kementeriannya. Sehingga kedepannya dapat mempermudah pihaknya dalam menghitung berapa kekayaan negara. Sertifikasi tersebut kata Agus ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun.
"Kalau dulu kan tanahnya sudah dikuasai, sudah ada pagar, tapi sertifikatnya belum ada. Sekarang diproses supaya menjadi sertifikat ada atas nama Republik Indonesia," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2012.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengungkapkan, sudah menjadi tugas instansinya untuk memberikan pelayanan dalam percepatan pengurusan sertifikat tanah khususnya milik negara. "BPN menyelesaikan pecepatan sertifikasi tanah atas nama pemerintah/kemenkeu yang berlaku 5 tahun," tambahnya.
Selain untuk menertibkan aset negara, sertifikasi ini menurut Hendarman dilakukan guna mengantisipasi adanya sengketa yang terjadi antara pemerintah dan pihak-pihak tertentu. (eh)
Bandara Sam Ratulangi Manado Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Ruang
Gunung Ruang mengalami peningkatan status menjadi level IV atau awas.
