- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, gencar mempromosikan mobil listrik, bahkan mendorong Dasep Ahmadi dan Danet Suryatama, untuk membuat mobil listrik.
Sebenarnya, seberapa hemat konsumsi mobil listrik dibandingkan yang berbahan bakar minyak?
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, pernah menyatakan mobil listrik diklaim lebih hemat dibandingkan mobil berbahan bakar minyak walaupun tarif listrik yang dikenakan non-subsidi, yaitu sebesar Rp1.200 per Kwh.
Dengan tarif itu, mobil listrik seperempat lebih hemat jika dibandingkan mobil berbahan bakar BBM. Sebagai perbandingan, setiap kali isi ulang mobil listrik hanya membutuhkan Rp25.200 untuk menempuh jarak 150 kilometer. Sedangkan mobil BBM membutuhkan bahan bakar Rp100.000 untuk jarak yang sama.
Selain itu, dalam situasi lalu lintas yang macet mobil listrik lebih diuntungkan karena selama mobil dalam keadaan diam listrik akan disimpan dalam baterei. "Kalau macet maka tidak akan ada listrik yang terbuang," katanya.
Pada mobil listrik, seluruh listrik yang keluar 90 persennya akan menjadi energi penggerak dan tidak akan ada panas yang terbuang. Sedangkan mobil yang menggunakan bensin hanya 30 persen yang menjadi energi penggerak, 70 persen sisanya terbuang percuma, salah satunya menjadi polusi udara.
PLN memberikan perhatian kepada pengembangan mobil listrik dengan mempersiapkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang nantinya digunakan untuk pengisian batre mobil dan motor listrik.
Pada tahap awal akan dibangun 10 SPLU yang tersebar di beberapa tempat di Jakarta, yaitu 2 SPLU di kantor Kementerian BUMN, 1 SPLU di kantor Kementerian ESDM, 1 SPLU di kantor Dirjen Ketenagalistrikan.
Selanjutnya, 1 SPLU di PLN Bulungan Jakarta Selatan, 1 SPLU di PLN Mampang Jakarta Selatan, 1 SPLU di PLN Ciputat Tangerang, 1 SPLU di PLN Gambir Jakarta Pusat, 1 SPLU di PLN Tanjung Priok, dan 1 SPLU di PLN Lenteng Agung Jakarta Selatan.
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
