Sumber :
- PT Bangungraha Sejahtera Mulia
VIVAnews - Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa diperkenankan Presiden untuk mengambil keputusan strategis di Kementerian Keuangan.
Namun, ia berjanji tidak akan melakukan hal tersebut pada masa jabatannya hingga Presiden menetapkan Menteri Keuangan definitif, yang akan melanjutkan tugas dan fungsi menteri keuangan hingga masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II habis tahun depan.
Baca Juga :
Terpopuler: Pengakuan Shin Tae-yong ke Ernando, Kata Pelatih Australia Usai Dihajar Timnas Indonesia
Salah satu pekerjaan rumah yang ditinggalkan Agus Martowardojo adalah penetepan kebijakan terkait dengan pembiayaan mega proyek, Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Di mana, di dalam proyek KSISS itu terdapat pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menjadi sorotan publik.
Kelanjutan keputusan akan kebijakan pasti dari Kementerian Keuangan terkait proyek tersebut dipertanyakan. Sebab, Hatta dan Agus berbeda pendapat mengenai pembiayaan proyek ini, khususnya untuk tahap awal yaitu pembuatan studi kelayakannya.
Agus Marto menginginkan adanya peran anggaran pemerintah dalam pembiayaan studi kelayakan tersebut. Hal itu, untuk memastikan studi kelayakan yang dilakukan benar-benar dilakukan secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berbeda dengan Agus, Hatta menginginkan 100 persen pembiayaannya diserahkan kepada swasta. Alasannya, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara.
Dalam konferensi pers yang digelar usai serah terima jabatan menteri keuangan, di Kemenkeu, Jakarta, Senin 22 April 2013, Hatta menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengutak-utik keputusan kebijakan yang akan dilakukan terkait mega proyek itu. "Itu biar menteri yang baru saja yang menangani," singkatnya.
Hatta juga mengatakan bahwa selama dirinya menjabat, hanya akan memastikan dan mempercepat implementasi kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya berjalan dengan baik. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Agus Marto menginginkan adanya peran anggaran pemerintah dalam pembiayaan studi kelayakan tersebut. Hal itu, untuk memastikan studi kelayakan yang dilakukan benar-benar dilakukan secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan.
