- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan berinisiatif mengaudit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan menengah 2013.
Anggota BPK-RI, Rizal Djalil, di Jakarta, Kamis 25 April 2013, mengungkapkan BPK merasa terpanggil untuk mengaudit UN setelah melihat pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Audir UN ini kita lakukan karena sudah mendesak ini juga permintaan dari masyarakat," ujarnya di kantor BPK.
Tim audit BPK, menurutnya, telah mulai bekerja sejak pekan ini. Namun, pelaksanaan UN belum selesai sehingga membuat pemeriksaan tersebut mengalami kendala.
Menurutnya, pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait UN sedang berkonsentrasi di lapangan untuk mengatasi keterlambatan penyelenggaraan ujian nasional. "Baru minggu depan pemeriksaan akan dilakukan kepada pejabat terkait," katanya.
Sebagai rekomendasi awal, BPK menganjurkan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan SMA diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010 J.O PP Nomor 23 tahun 2011. "Jadi rekomendasinya sudah jelas, kenapa harus kita tunda," katanya.
BPK menargetkan audit ujian nasional akan selesai dan diumumkan pada Mei 2013 mendatang. "Kita audit mencakup keseluruhan proses, dari mulai tender sampai pelaksanaan, pokoknya semua kita audit." (umi)
Perolehan Suaranya 58,6 Persen, Prabowo Subianto: Itu Hasil Demokrasi dan Perjuangan
Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto menyebut kalau capaian suara Prabowo-Gibran sebesar 58,6 persen berdasarkan rekapitulasi KPU adalah capaian demokrasi
