- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, mengharapkan tidak ada lagi usulan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurut Suryo, isu Munaslub ini harus dihentikan, karena bertentangan dengan anggaran dasar organisasi. Hal itu ditegaskan oleh Suryo usai rapat koordinasi Kadin yang diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2013.
"Kami ingin menghormati demokrasi dan hati-hati dalam menyikapi masalah ini. Namun, ada waktunya mendengarkan dan ada saatnya kami mengatakan setop pada semua hal yang tidak sesuai dengan dasar peraturan Kadin," ujar Suryo.
Suryo menambahkan, Munaslub adalah ilegal dan 24 Kadin Provinsi telah menyatakan menolak diadakan Munaslub. Oleh karena itu, Suryo menegaskan, tak akan segan memberikan sanksi tegas kepada anggota Kadin yang tidak mengikuti aturan ini.
"Mayoritas menolak Munaslub. Untuk itu mungkin kami akan mengambil langkah pemecatan sebagai sanksi," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie. Menurut Anindya, perlu ada program peningkatan pemberdayaan daerah.
"Dalam rapat ini semua sepakat. Kami akan meningkatkan program untuk daerah, agar membawa manfaat bagi ekonomi Indonesia," kata Anindya.
Meski begitu, menurut Anindya, tindakan tegas terhadap anggota Kadin yang melanggar aturan tetap akan diberlakukan. "Kami sudah melakukan upaya persuasif dan akan mempertimbangkan soal sanksinya," kata Anindya.
Sebelumnya, perseteruan internal Kadin diharapkan tidak terus berlanjut. Sebab, hal itu dapat melemahkan perekonomian Indonesia. Selengkapnya baca (art)