- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Menanggapi sejumlah pertanyaan di balik pencopotan keanggotaan sembilan Ketua Kadin Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang, Kadin Indonesia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah digelarnya tiga kali Rakornas dan atas permintaan dari 24 Ketua Kadin Daerah.
“Ini keputusan bersama,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Sabtu 5 Mei 2013
Suryo menjelaskan, Kadin Indonesia telah menggelar Rakornas Bidang Organisasi Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah & Tata Kelola Perusahaan di Bandung pada 3 Februari, Jakarta pada 8 April dan 26 April. Rakornas yang dihadiri 24 Ketua Kadin Daerah meminta agar Kadin Pusat atau Kadin Indonesia merealisasikan permintaan pemerintah agar diambil tindakan tegas terhadap gangguan internal.
“Munculnya isu Munaslub Pontianak merupakan sebuah gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik," katanya.
Hal itu ditunjukkan dari tidak adanya proses pengajuan Munaslub yang sesuai dengan AD/ART, sehingga seluruh kegiatan Munaslub Pontianak merupakan kegiatan tidak resmi dan tidak didasarkan pada koridor yang benar dalam mekanisme organisasi Kadin.
Sebab itu, lanjut Suryo, mayoritas atau sebanyak 24 Kadin Daerah yang menjadi peserta pada tiga Rakornas tersebut, meminta Kadin Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap gangguan internal yang tidak bergerak dalam koridor organisasi Kadin.
“Oesman Sapta dan 9 Ketua Kadinda yang dimaksud sudah mendapatkan penjelasan detail mengapa Kadin Indonesia tidak memproses permintaan Munaslub,” ujar Suryo.
Langkah tersebut, kata Suryo, juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat sebagai perwakilan pemerintah yang meminta agar Kadin Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap gangguan internal organisasi.
“Pemerintah berharap Pimpinan Kadin bisa mengambil tindakan tegas dalam mengatasi gangguan internal ini," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Menurut MS Hidayat, pemerintah saat ini membutuhkan dukungan organisasi dunia usaha yang solid dalam rangka mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan Indonesia yang menyeluruh baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah mendukung Kadin Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap upaya-upaya mempolitisasi Kadin Indonesia baik dalam bentuk Kadin Tandingan maupun usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia
Selain Indonesia, tahun 2024 akan ada 64 negara yang juga menyelenggarakan pemilu. Sebagian besar Pemilu 2024 akan terjadi di Benua Eropa, dimana akan ada 19 negara yang
