Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews -
Wakil Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasodjo menilai terus tertangkapnya aparatur negara yang melakukan penyelewenagan menandakan reformasi birokrasi bukan hanya sebatas kenaikan gaji, namun juga kompetensi dan integritas.
Eko Prasodjo, Kamis 16 Mei 2013, menjelaskan pemberian remunerasi atau tunjangan yang pantas di dalam institusi pemerintahan harus seiring dengan peningkatan pengawasan kinerja PNS.
Baca juga:
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Eko Prasodjo, Kamis 16 Mei 2013, menjelaskan pemberian remunerasi atau tunjangan yang pantas di dalam institusi pemerintahan harus seiring dengan peningkatan pengawasan kinerja PNS.
"Mengawasi bukan hanya peredaran uang dan kinerja, tapi juga prilaku," ujarnya di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.
Ia mengungkapkan banyaknya kasus penyelewenagan oleh oknum PNS disebabkan pola pikir dan prilaku buruk penyalahgunaan jabatan sudah tertanam menjadi suatu budaya di lingkungan aparatur negara. "Sehingga kultur sebagai pelayan negara tidak pernah terjadi," tambahnya.
Untuk itu, sistem pengawasan di tingkat institusi negara harus ditingkatkan. Caranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Kementeriannya terus berkoodinasi dengan pengawasan internal maupun lembaga negara untuk memperbaiki budaya buruk yang telah tertanam kuat. Terkait dengan , ia mengapresiasi Kementerian Keuangan karena sistem pengawasan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.
"
whistle blower system
di Kemenkeu sudah berjalan. Kuatnya sistem pengawasan bisa diawasi dan bisa tertangkap."
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mengawasi bukan hanya peredaran uang dan kinerja, tapi juga prilaku," ujarnya di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.
