DPR Prioritaskan Dana Kompensasi BBM untuk Benahi Infrastruktur

Anggota DPR Sutan Bhatoegana
Sumber :
  • ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat akan memprioritaskan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor infrastruktur selain bantuan untuk keluarga miskin.
Inspirasi Membantu Sesama

Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Jakarta, Senin 20 Mei 2013, mengatakan apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, dana kompensasi tidak hanya diberikan untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), tapi bisa digunakan untuk pembenahan transportasi umum.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya

"Kami tetap mengutamakan kompensasi kenaikan harga BBM untuk transportasi dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Prediksi Semifinal Piala FA: Coventry City vs Manchester United

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, jika transportasi aman, nyaman, dan murah, semua pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke sana. "Saya juga akan begitu," kata Sutan.

Sutan mencontohkan, jenis angkutan umum yang bisa dibenahi dengan dana kompensasi BBM bersubsidi, yaitu armada bus TransJakarta. "Ini ada busway yang pintunya copot dan banyak copetnya," canda dia.

Sementara itu, mengenai BLSM, Sutan menolak apabila kompensasi itu dikaitkan dengan money politic atau politik uang. Dirinya beralasan bahwa dana itu hanya diberikan selama beberapa bulan.  "Ini kan, hanya 4-6 bulan. Paling lama, ya lima bulan," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Gandung Pardiman juga mengatakan bahwa dana kompensasi BBM akan diperuntukan bagi sektor perhubungan di antaranya meliputi perbaikan infrastrutur jalan yang masih perlu pembenahan besar-besaran.

"Jangan lupa sektor perhubungan, khususnya angkutan umum juga terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi meski hanya sekitar Rp1.000 per liter karena kebanyakan kendaraan yang digunakan menggunakan solar," kata dia usai melakukan temu kader Partai Golkar di Dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Minggu 19 Mei 2013.

Menurut Gandung, ongkos operasional moda angkutan darat tidak saja tergantung pada faktor BBM tapi juga infrastruktur jalan. Sebab, ongkos bisa jadi mahal karena kerusakan armada akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai.

"Bila dilihat dari jalur nasional yang rusak di Pulau Jawa itu dibutuhkan dana triliunan rupiah untuk perbaikannya. Belum lagi di luar Jawa, apalagi ini mendekati arus mudik-balik Lebaran," ujarnya. (adi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya